Anggota PPK Berkurang, Sulitkan Penyelenggara Pemilu

443
Wahyu Setiawan (Ahsan fauzi/radar kedu).
Wahyu Setiawan (Ahsan fauzi/radar kedu).

TEMANGGUNG – Pada gelaran pemilu serentak 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihadapkan dengan persolaan yang menyulitkan. Pasalnya, dengan UU Pemilu yang baru, penyelenggara pemilu tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) personelnya hanya 3 orang, padahal pada UU Pemilu sebelumnya, pada Pileg 2014 lalu personel ada 5 orang.

“Jika pileg dan pilpres digelar serentak secara otomatis beban dan volume pekerjaan akan bertambah. Idealnya personel ditambah atau minimal sama dengan pileg lalu, kenapa kok ini hanya 3 orang. Logikanya bagaimana?” ucap Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) Wahyu Setiawan usai meresmikan Graha Pintar Pemilu Temanggung, Kamis (31/8) lalu.

Mantan komisioner KPU Jateng itu menuturkan, terkait UU Pemilu yang baru, KPU memang hanya melaksanakan saja. Beberapa waktu yang lalu, pihak KPU telah melakukan komunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait persoalan tersebut. Berdasarkan komunikasi dengan Komisi II DPR RI, diketahui bahwa ada kelalaian dalam pembuatan pasal tersebut.

“Berdasarkan saran dari Komisi II DPR RI, untuk menyiasati kurangnya petugas PPK, KPU dibolehkan merekrut supporting staf atau tenaga honorer untuk membantu tugas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan,” ucapnya.

Masih menurut Wahyu, selain ada pasal yang menyedihkan, ada pula pasal yang menggembirakan dalam UU Pemilu baru itu. Yakni sarat minimum bagi tim ad hoc PPK, PPS dan KPPS minimal 17 tahun, UU Pemilu sebelumnya sarat minimal 25 tahun. Menurut Wahyu, pasal ini merupakan sinyal positif bagi masa depan demokrasi di Indonesia, para anak muda tamatan SMA/mahasiswa diberi kesempatan atau ruang untuk menjadi penyelenggara pemilu.

“Ini langkah maju, kalau di tingkat PPK kita tidak terlalu kesulitan merekrut petugas, giliran petugas tingkat PPS, KPPS kita kesulitan mencarinya, karena ada batasan maksimal dua periode. Di Jawa saja sulit, apalagi luar Jawa,” imbuhnya.

Wahyu menambahkan, supaya partisipasi generasi muda (mahasiswa) bisa terlibat aktif dalam proses pemilu, KPU dan Komisi II DPR RI tengah mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemen Dikti) RI, supaya saat proses pileg-pilres mendatang mahasiswa bisa diliburkan. “Atau semacam ada program KKN tematik pemilu, supaya mahasiswa bisa terlibat aktif dalam proses pemilu,” pungkasnya. (san/lis)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here