Maksimalkan Open Data, Cegah Pejabat Korupsi

357

SEMARANG-Masyarakat secara umum, cenderung masih kesulitan mengakses data pemerintah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban publik. Sedangkan pihak pejabat pemerintah, cenderung menolak membeberkan informasi data mengenai program-program yang sedang dijalankan. Padahal open data, sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pejabat pemerintahan.

Direktur Pattiro Semarang, Widi Nugroho mengatakan, gerakan open data di lingkup pemerintah menjadi upaya pencegahan korupsi yang cukup efektif. “Kami mendorong keterbukaan informasi (KI) di seluruh instansi pemerintahan, termasuk di Pemkot Semarang. Adanya keterbukaan informasi, masyarakat bisa terlibat melakukan pengawasan terhadap layanan publik,” katanya.

Mengapa perlu pengawasan? Sebab, sejauh ini masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa di setiap lini instansi pemerintah bersih dari korupsi. Sehingga gerakan open data perlu terus dilakukan perbaikan. “UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi dasar bagi masyarakat untuk menuntut pemenuhan hak-hak informasi. Berbagai inisiatif bermunculan untuk mendorong keterbukaan informasi, salah satunya dengan gerakan open data pemerintah dengan implementasi satu data,” katanya.

Menurutnya, Pemkot Semarang sendiri telah mulai berkomitmen untuk melaksanakan open data melalui rencana aksi open data Governance Indonesia (OGI) 2016-2017. “Sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan keterbukaan informasi dan melakukan pengawasan. Sudah semestinya, open data sudah menjadi keharusan dan tidak bisa lagi dijadikan persoalan yang menakutkan bagi pemerintah. Pemerintah harus melihat dari sisi manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Kota Semarang, Nana Storada mengatakan, Pemkot Semarang saat ini masih terus mengembangkan pembenahan terkait open data. “Misalnya perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD), triwulan pilot project open data Indonesia, ada lima kota. Saat ini sedang kita bangun semarangkota.co.id yang nantinya terhubung ke One Data Indonesia,” katanya.

Konsepnya, terang Nana, terdiri atas semua data Pemkot Semarang yang bisa dipublikasi. “Sedangkan data yang tidak bisa dipublikasikan tentunya tidak kami tampilkan di sana. Selain itu, saat ini kami baru menyusun Perwal (Peraturan Wali Kota) tentang open data. Drafnya sudah jadi, nanti kami ajukan ke bagian hukum setelah jadi nanti disosialisasikan di internal pemerintah kota maupun publik,” katanya.

Pemerintah pusat, lanjut dia, juga sedang menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang open data. “Nanti kalau Perpres sudah jadi, kami akan review untuk disesuaikan dengan Perpres. Sampai saat ini kami masih mengikuti rancangan Perpres yang ada,” katanya.

Dijelaskannya, hampir semua data yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat saat ini telah tersedia secara online. Apalagi Kota Semarang telah menerapkan sistem smart city, sekurang-kurangnya ada 149 aplikasi publik. Sedangkan mengenai keterbukaan data di lapangan dan informasi open data terkait dana pembangunan wajib dilakukan.

“Tapi itu di luar open data yang tersistem. Terkait dana pembangunan itu termasuk open data permintaan publik, tapi dipasang di lapangan. Pak wali kota telah berkali ulang melakukan evaluasi di tingkat OPD dan menekankan bahwa semua proyek harus ada plang anggaran. Kami selalu mengingatkan terus kepada PPID pembantu untuk mengikuti arahan dari Wali Kota,” katanya. (amu/ida)