Hadirkan Penari Striptis, Divonis 1 Tahun Penjara

521

SEMARANG-Akibat menghadirkan penari striptis atau hula-hula, operator dan kasir tempat karaoke Barbie House di kawasan Sunan Kuning Semarang, yakni Dimas, Lilik dan Purwanto harus merasakan pengapnya jeruji besi penjara. Ketiganya divonis 1 tahun penjara dan subsider uang Rp 250 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang diketuai Abdul Halim Amiran.

Dalam pertimbangannya, majelis menilai para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyediakan jasa pornografi sebagaimana diatur dan diancam pasal 4 ayat (2) huruf a dan b jo pasal 30 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Para terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana pornografi dan tempat-tempat prostitusi,”kata Abdul Halim Amiran dalam amar putusannya.

Penangkapan ketiganya terjadi lewat penyamaran yang dilakukan oleh anggota Polda Jateng, yakni menyamar sebagai pengunjung karaoke Wisma Barbie. Petugas kemudian meminta untuk disediakan pemandu karaoke yang sekaligus hula-hula. Setelah diketahui ada penari hula-hula, petugas Polda Jateng lainnya masuk dan mengamankan para pekerja Wisma Barbie, yakni kasir, operator, dan pembawa minuman, serta penari hula-hula, berikut mengamankan barang bukti yang ditemukan saat kejadian.

Usai sidang kuasa hukum terdakwa Dimas dan Lilik, yakni Henry D Nainggolan mengaku kecewa atas putusan tersebut. Menurutnya, pidana penjara yang dijatuhkan terhadap dua kliennya tersebut terlalu berat, karena hanya bekerja sebagai kasir dan operator. Ia mengakui perbuatan para terdakwa memang tidak dibenarkan secara hukum, namun sangatlah tidak adil apabila hanya para terdakwa yang dihukum. Apalagi dikatakan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana pornografi.

“Pada kenyataannya lokalisasi Sunan Kuning masih dikehendaki oleh Pemkot Semarang, bagaimanapun sampai dengan saat ini masih berdiri. Pemkot juga tentunya mengenakan pajak industri hiburan seperti karaoke-karaoke yang ada di lokalisasi Sunan Kuning tersebut,”kata Henry kepada Jawa Pos Radar Semarang usai sidang, Rabu (31/8) kemarin.

Advokat dari LBH Mawar Saron Semarang ini menilai, majelis hakim hanya menerapkan hukum secara positivistik legalistik, dan tidak mempertimbangkan fakta sosial yang terungkap dalam persidangan bahwa tindak pidana terjadi di daerah Sunan Kuning yang dikenal juga dengan nama lokalisasi Argorejo.

Dikatakan, menjadi pertanyaan besar, apakah pemerintah dan aparat penegak hukum telah menetapkan standar ganda dalam perkara ini, di mana di satu sisi UU Nomor 44 Tahun 2008 digunakan untuk mendakwa para terdakwa, di sisi lain praktik pornografi dan prostitusi masih tetap dibiarkan di Lokalisasi Sunan Kuning.

“Apakah aparat penegak hukum masih menggunakan moralitas dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini, seharusnya hal ini dipertimbangkan oleh hakim sebagai hal yang meringankan kliennya,” tandasnya.

Namun demikian, atas perbuatan itu para terdakwa mengaku menyesal telah bekerja di tempat tersebut. Para terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan upaya hukum banding, melainkan langsung menerima putusan tersebut. Sedangkan JPU Kejari Semarang menyatakan masih pikir-pikir untuk koordinasi dengan pimpinannya. (jks/aro)