DAMPINGI WARGA : LPPH Peradi Semarang saat melakukan penandatanganan berkas dan penyerahan sertifikat induk di kantor Notaris dan PPAT Anie SPN Sitanggang, SH bersama 21 warga Sumur Adem (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
DAMPINGI WARGA : LPPH Peradi Semarang saat melakukan penandatanganan berkas dan penyerahan sertifikat induk di kantor Notaris dan PPAT Anie SPN Sitanggang, SH bersama 21 warga Sumur Adem (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG-Perjuangan 21 warga Sumur Adem RT 3 RW 11 Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang selama 10 tahun, akhirnya ada titik terang. Kini mereka memperoleh sertifikat induk tanah kapling, yang sempat ditahan oleh pihak penjual berinisial AS.

Perjuangan tersebut tidak lepas dari peran serta Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang yang mendampingi warga secara maksimal dan gratis. Namun demikian, atas masalah tersebut, hingga kini warga belum bisa memiliki sertifikat hak milik (HM) atas tanah yang mereka beli.

Ketua RT 3 Sumur Adem, Suyadi menjelaskan bahwa kejadian tersebut bermula saat 21 warga membeli tanah kapling. Kemudian membangun rumah dan membayar lunas. Namun belakangan, muncul masalah karena sertifikat induk tak bisa diperoleh dari penjual berinisial AS, yang merupakan warga Tanah Mas, Semarang. Bahkan, penjual sempat tidak kooperatif memberikan tanda tangan pelepasan sertifikat induk tersebut.

“Padahal warga bermaksud memecah-mecah sertifikat induk tersebut. Karena tidak koperatif, menyebabkan notaris dan PPAT yang memegang sertifikat induk tidak berani menyerahkan sertifikat induk kepada 21 warga,” kata Suyadi usai menerima sertifikat induk, Kamis (31/8) kemarin.

Atas keberhasilan Peradi tersebut, pihaknya mengaku senang dan bersyukur. Kemudian warga menghadiahi para anggota Peradi dengan sepatu asli buatan warga dari kerajinan home industry milik warga Sumur Adem.

“Awalnya kami kebingungan, kemudian meminta bantuan melalui klinik hukum Peradi pimpinan Yosep Parera. Setelah itu, Peradi memberikan pendampingan dan memberikan masukan-masukan hukum baik kepada warga, notaris dan penjual. Alhamdulilah sekarang sudah ada hasil,” sebutnya penuh syukur.

Dalam penyerahan itu, tim LPPH Peradi Semarang dipimpin oleh Theodorus Yosep Parera didampingi anggotanya Eko Suparno, Andreas Hijrah, dan Taufiqurrahman. Penandatanganan berkas dan penyerahan sertifikat induk dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT Anie SPN Sitanggang SH. Dalam acara itu, Yosep Parera mengaku senang akhirnya warga, notaris dan penjual bisa duduk bersama menyelesaikan perkara tersebut  secara musyawarah dan mufakat.

“Karena sertifikat induk telah diterima warga, kami akan dampingi warga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera melakukan pemecahan dan menerbitkan 21 sertifikat, sesuai tanah yang dibeli warga,” kata Yosep.

Yosep juga mengatakan, apabila ada warga yang tidak mendapatkan hak-haknya dari perusahaan, aparatur pemerintah atau terkena masalah hukum, jangan segan-segan untuk datang langsung ke kantor LPPH Peradi Semarang yang ada di Semarang Indah.

“Atau bisa berkonsultasi langsung melalui acara klinik hukum Peradi Semarang. Sehingga kami dapat memberikan bantuan kepada masyarakat. Kami berharap bisa terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana perintah Sila Kelima Pancasila,” ungkapnya. (jks/ida)