PENANGGULANGAN BANJIR ROB : Sejumlah narasumber, Mr. J. Helmer dari van Schieland en de krimpenerwaard (tiga dari kiri), Ketua Pusat Studi Bencana LPPM Universitas Diponegoro Suseno Darsono, Dinas PU Kota Semarang Kumbino (dua dari kiri), M Farchan dari Bappeda (paling kiri) (Ist).
PENANGGULANGAN BANJIR ROB : Sejumlah narasumber, Mr. J. Helmer dari van Schieland en de krimpenerwaard (tiga dari kiri), Ketua Pusat Studi Bencana LPPM Universitas Diponegoro Suseno Darsono, Dinas PU Kota Semarang Kumbino (dua dari kiri), M Farchan dari Bappeda (paling kiri) (Ist).

SEMARANG- Pengelolaan sistem Polder Banger dan Kota Lama menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kota Semarang. Hal inilah yang mendorong Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Semarang menyelenggarakan seminar bertema “Sosialisasi Pengelolaan Sistem Polder Banger dan Kerjasama Penataan Sistem Manajemen Air dan Kawasan Kota Lama”, di Gedung Moch Ikhsan, Senin (28/8) lalu.

Ada empat narasumber yang dihadirkan, diantaranya Mr. J. Helmer dari van Schieland en de krimpenerwaard-Belanda, Ketua Pusat Studi Bencana LPPM Universitas Diponegoro Suseno Darsono, Dinas PU Kota Semarang Kumbino dari, dan Titien Soendowo dari Hotel Horizon.

Polder Banger yang dibangun melalui kerjasama Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat mulai tahun 2017 sudah berjalan, masyarakat bisa merasakan keuntungannya. “Namun ada satu permasalahan yang belum bisa dikelola setelah dibangun polder ini yakni terkait perawatan dan operasional Polder Banger supaya aset ini tetap awet dan terjaga keberlangsungannya,” tutur Suseno Darsono.

Suseno pun menyarankan pemkot untuk sesegera mungkin mengambil langkah kebijakan guna mengurai persoalan tersebut. Salah satunya menerapkan pengelolaan polder banger berbasis masyarakat.

Dengan berbasis masyarakat ada keuntungan yang didapatkan Pemerintah Kota Semarang. Yaitu masyarakat bisa mengontrol pelaksanaan kebijakan di wilayahnya, selain itu masyarakat di wilayah polder mendapat manfaat dan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan polder dapat lebih tersalurkan.

“Langkah awal yang bisa dilakukan dengan iuran masing-masing rumah yang lokasinya di wilayah kawasan Polder Banger melalui komunitas Badan Pengelola Polder Banger Sima (BPP SIMA) dengan besaran tergantung kesepakatan bersama. Hasil iuran tersebut kemudian bisa digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan Polder Banger,” tandas Suseno.

Sementara Kepala Bappeda Kota Semarang, Bambang Haryono menyampaikan bahwa sistem polder dibangun sebagai upaya meminimalisir banjir dan rob di daerah timur. Sebelum dibangun polder, masyarakat di daerah sana sering mengalami gangguan pada pengembangan ekonomi daerah secara signifikan.

“Untuk itu salah satu kebijakan yang dibuat adalah memilih sistem polder perkotaan di Semarang, di mana merupakan hasil dari kerja sama antara pihak pemerintah Indonesia dengan kerajaan Belanda, yang tertuang dalam penandatanganan Technical Agreement pada tanggal 18 Februari 2013,” jelas Bambang Haryono.

Dalam pengelolaan Polder Banger, pemkot telah membentuk lembaga yang bernama Badan Polder Banger Sima (BPP SIMA) yang bertugas membantu pemerintah dalam penanganan khususnya rob dan banjir di wilayah Semarang Timur.

Sementara terkait dengan Kota Lama, Bambang mengatakan bahwa sistem drainase menjadi salah satu faktor penting guna mendorong keberhasilan agar kota lama bisa menjadi warisan The World Heritage oleh UNESCO tahun 2020. (amu/zal)