Pemprov Anggarkan Beasiswa Rp 81,231 M

454

SEMARANG Pemprov Jateng terus menekan angka kemiskinan di daerahnya. Salah satunya dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp 81,231 miliar untuk 81.231 siswa SMK/SMA/SLB.

Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menjelaskan, angka kemiskinan dipengaruhi banyak faktor. Tapi, garis bersarnya adalah kondisi seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak hak dasar itu antara lain, pangan, kesehatan, pendidikan, pakaian, hingga tempat tinggal.

Untuk memenuhi hak dasar itu, pihaknya coba memangkas angka kemiskinan lewat BSM. BSM diberikan untuk siswa dari kalangan keluarga kurang mampu yang tidak dicover program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, juga harus punya surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa.

Dijelaskan, pada 2016 lalu, ada 24.792 siswa yang sudah dicover. Sementara tahun ini, rencananya BSM akan diberikan kepada 10 ribu siswa. “Total penerima BSM 2013-2017 ada 81.231 siswa dengan alokasi anggaran 81,231 miliar,” terangnya, Selasa (29/8).

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, pada Maret 2017 kemarin, angka kemiskinan di Jateng masih di angka 13,01 persen atau 4.450,72 ribu jiwa. Meski masih di atas persentase nasional, upaya Pemprov Jateng dalam menurunkan angka kemiskinan tergolong memuaskan. Sebab, angka penurunannya tertinggi nasional.

Sejak September 2016 hingga Maret 2017, penduduk miskin di Jateng berkurang 43 ribu jiwa. Posisi kedua dalam kerja penurunan kemiskinan diduduki Jawa Timur yang penduduk miskinnya berkurang 21,5 ribu jiwa. Kemudian Papua dengan 17,2 ribu jiwa dan Sumatera Barat dengan 12 ribu jiwa.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Margo Yuwono, mengatakan, keberhasilan Jateng menurunkan angka kemiskinan terbanyak disebabkan pengendalian inflasi yang sangat baik. Pada periode September 2016 hingga Maret 2017 inflasi tercatat 2,63 persen, sehingga mampu menjaga garis kemiskinan sebesar 3,25 persen. Jateng juga mampu menaikkan pendapatan per kapita dari Rp 322.748 per bulan pada September 2016, menjadi Rp 333.224 per kapita per bulan pada Maret 2017.

Menurutnya, inflasi yang kecil pada September tersebut berpengaruh pada menurunnya angka kemiskinan di Jawa Tengah. “Itu berpengaruh pada penurunan kemiskinan Jateng paling banyak se-Indonesia. Turunnya 43 ribu. Bahkan di Aceh tidak turun malah naik sangat banyak 31 ribu. Jadi, faktor menjaga inflasi penting, juga faktor pendapatan yang mengangkat keluarga miskin keluar dari kemiskinan,” katanya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, merasa masih belum puas dengan capaian itu. Menurutnya, penurunan penduduk miskin masih bisa lebih dari 43 ribu orang kalau persoalan kemiskinan dikeroyok bareng-bareng.

“Sebenarnya kalau dikeroyok, bisa lebih tinggi lagi lho. Kayaknya begitu. Maka kemudian menurut saya, lho kok anjloke sithik-sithik. Padahal saya butuh anjloke radabanyak,” ujarnya.

Upaya bersama-sama menurunkan angka kemiskinan, memang sudah dilakukan Pemprov Jateng, bersama pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Bahkan Baznas, CSR dan bantuan filantropis ikut diarahkan ke sana. (amh/aro)