TOLAK FDS : Bupati Kendal, Mirna Annisa turun bersama 15 ribu kerumuman massa menolak FDS di Alun-Alun Kendal, kemarin (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG).
TOLAK FDS : Bupati Kendal, Mirna Annisa turun bersama 15 ribu kerumuman massa menolak FDS di Alun-Alun Kendal, kemarin (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG).

KENDAL—Belasan ribu warga Nahdatul Ulama (NU) dan pelajar turun jalan menggelar aksi damai penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah atau Full Day School (FDS). Hadir di tengah-tengah kerumunan massa, Bupati Kendal, Mirna Annisa memberikan dukungan kepada para pengunjuk rasa.

Sedikitnya ada 15 ribu massa yang terdiri atas pelajar dan warga NU se-Kabupaten Kendal berkumpul di Alun-Alun Kendal, Selasa (29/8) kemarin. Mereka sebelumnya melakukan long march dari Gedung PCNU Kendal menuju Alun-Alun. Aksi dilanjutkan di depan kantor DPRD Kendal.

Dalam aksinya, massa meneriakkan penolakan pemberlakukan FDS. Dengan membawa poster dan spanduk, serta bendera NU dan Bendera Sang Merah Putih, puluhan ribu massa meminta presiden untuk segera membatalkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Tampak pula tokoh-tokoh NU, para kiai dan gus yang melakukan orasi di atas truk trailer. Dalam orasinya, pemberlakuan FDS akan mematikan pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Quran (TPQ).

Pemerintah sedianya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi juga yang digelar masyarakat. Apalagi pemerintah belum mampu sepenuhnya menanggung pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia di negeri ini.

Bupati Mirna orasinya mengatakan jika dirinya sepakat dengan penolakan FDS. Pihaknya sebagai kepala daerah akan segera menyampaikan aspirasi rakyat Kendal ini ke Gubernur Jateng dan Presiden RI, Joko Widodo.

“Sebelum ikut aksi ini, kami sudah menandatangani agar FDS tidak diterapkan di Kendal. Segera kami akan sampaikan aspirasi warga ini ke Gubernur dan Presiden nantinya. Mohon masyarakat agar tetap tertib,” tandasnya.

Dalam orasinya, Ketua Forum Ukhuwah Silahturahmi Pendidikan Alquran (Fuspaq) Kendal, KH Muhamamad Mustamsikin meminta presiden segera menerbitkan keputusan presiden tentang pembatalan FDS. Jika sekolah lima hari ini diberlakukan, akan mematikan 600 lebih lembaga pendidikan Islam seperti Madin dan TPQ serta 400 lebih Pondok Pesantren di Kendal. “Itu baru lembaga di bawah naungan NU di Kendal, belum dari yang lainnya maupun kabupaten/kota lainnya,” kata mantan Wakil Bupati Kendal itu.

Menurutnya, pemberlakukan FDS sekolah formal akan berlangsung hingga sore hari. Sehingga anak-anak akan capek di sekolah. Sementara Madin dan TPQ mulai beraktivitas pada sore hari.

Koordinator Aksi, Ahmad Munif mengatakan jika aksi ini merupakan murni suara dari warga NU di Kendal. Kebijakan FDS akan mengebiri pendidikan yang sudah berjalan di masyarakat selama ini. “Kami warga NU di Kendal dengan tegas menolak FDS,” tandasnya. (bud/ida)