MANGKRAK: Puing-puing bangunan rumah warga Kebonharjo, Semarang Utara yang diratakan untuk jalur rel KA, Mei 2016 lalu (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG).
MANGKRAK: Puing-puing bangunan rumah warga Kebonharjo, Semarang Utara yang diratakan untuk jalur rel KA, Mei 2016 lalu (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG Puluhan warga Kebonharjo menggeruduk Mapolrestabes Semarang, kemarin (28/8). Meraka melaporkan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) atas dugaan pengerusakan puluhan rumah yang terjadi pada Mei 2016 silam. Warga datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang sekitar pukul 10.00. Mereka juga didampingi oleh kuasa hukumnya saat melapor.

Menurut salah satu warga Kebonharjo, Sarminah, pelaporan dilakukan dengan alasan, PT KAI tidak memiliki itikad membayar ganti rugi saat kejadian sekitar setahun lalu di Kebonharjo, Semarang Utara. Pihak PT KAI yang dilaporkan tak lain adalah Kepala Daop IV, humas dan Kepala Bagian Aset Kereta Api yang saat itu menjabat.

“Kami sudah menunggu, tapi tidak ada itikad baik, jadi kami putuskan untuk melapor. Sebenarnya kami hanya minta ganti rugi yang sesuai itu saja, tidak lebih,” ungkapnya saat melapor.

Menurutnya, imbas dari perbuatan yang dilakukan PT KAI membuat sengsara warga. Karena sekarang ini sudah tidak memiliki tempat tinggal. Saat ini, ia tinggal di rumah kos, dan harus mengeluarkan biaya setiap bulannya yang tidak kecil.

“Ibaratnya sekarang ini kami keleleran, tidak punya rumah dan harus ngekos. Bagi kami itu sangat memberatkan,” keluhnya.

Hal senada diungkapkan tetangga Sarminah bernama Titik. Wanita sebatang kara ini juga tidak memiliki hunian dan harus tinggal di rumah kos dengan membayar ratusan ribu setiap bulannya.

“Saya harus bayar Rp 400 ribu per bulan untuk bayar kos. Kami harap PT KAI bisa memberikan ganti rugi sepantasnya,” harapnya.

Kuasa hukum warga Kebonharjo, Deo Hermansyah, mengatakan, langkah hukum ini dilakukan karena pihak PT KAI tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, langkah laporan ini didasari karena perbuatan yang dilakukan PT KAI pada saat itu melanggar aturan.

“Pada saat itu, pemberitahuannya hanya tujuh rumah yang akan dibongkar. Praktiknya, sampai 58 rumah lain ikut diratakan dengan tanah. Kami menilai ini menyalahi aturan karena tidak ada pemberitahuan resmi kepada warga lain yang rumahnya ikut dibongkar,” bebernya.

Deo menambahkan, PT KAI saat melakukan pembongkaran juga tidak ada pendampingan dari pihak Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Karena itu, Deo meminta kepada PT KAI untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Sampai saat ini kami menunggu itikad baik, tapi sampai sekarang ┬ábelum ada pertanggungjawaban, termasuk ganti rugi juga belum ada,” tegasnya.

Kasubag Humas Polrestabes Semarang Kompol Suwarna mengatakan, akan menindaklanjuti pelaporan tersebut sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Namun demikian, pihaknya akan melakukan penyidikan terlebih dahulu laporan terkait dugaan pengerusakan tersebut.

“Kalau yang dirusak rumah, ya akan kami periksa rumah yang mana. Lalu barang yang dirusak harus dibuktikan kepemilikannya. Kalau dalam tahap penyelidikan itu unsurnya sudah terpenuhi ya akan diproses lanjut,” katanya. (mha/aro)