Masyarakat Diminta Aktif Awasi DD

237
RESES: Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto saat melakukan reses di rumah aspirasi PDIP di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, kemarin (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
RESES: Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto saat melakukan reses di rumah aspirasi PDIP di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, kemarin (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

UNGARAN – Masyarakat Kabupaten Semarang diminta untuk ikut mengawasi penggunaan Dana Desa (DD). Berkaca dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beberapa kades di Bangkalan Jawa Timur, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan.

“Karena ada Undang-Undang Desa sekarang Pemerintah Desa (Pemdes) bisa mengelola DD diatas Rp 1 miliar. Besarnya dana tersebut, lanjutnya, berpotensi terjadinya penyelewengan. Sehingga perlu peran masyarakat dalam melakukan pengawasan DD,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto saat reses di Rumah Aspirasi PDIP Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Minggu (27/8).

Dijekaskan, Dana Desa berfungsi untuk membangun desa itu sendiri. Maraknya penyelewengan DD juga dipengaruhi karena ketidaktahuan masyarakat dalam pengelolaannya. Sehingga anggaran tersebut rawan untuk diselewengkan.

“Masyarakat saya minta untuk mengawasi. Karena ketidaktahuan masyarakat terkait pengelolaan dana desa, banyak infrastruktur di desa yang dibiarkan mangkrak,” ujarnya.

Kondisi tersebutlah yang membuat masyarakat awam berikiran jika selama ini Pemkab Semarang tidak melakukan pembangunan infrastruktur di desa. Padahal, sesuai dengan amanat UU nomer 23/2014 pemerintah desa wajib melakukan pembangunan aset diwilayahnya sendiri secara mandiri. Seperti halnya pembangunan jalan poros desa. Pembangunan tersebut dilakukan melalui DD. “Kewenangan antara Pemda dengan Pemdes juga sudah jelas di UU nomer 23,” ujarnya.

Banyak masyarakat yang berfikir jika infrastruktur desa merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Melalui UU nomer 23/2014 infrastruktur yang merupakan aset milik Pemdes, merupakan tanggungjawab dari desa itu sendiri. Artinya, Pemda tidak bisa campur tangan melakukan pembangunan dikarenakan bukan aset milik Pemda dalam hal ini Pemkab Semarang.

“Pembangunan yang bukan wewenang kabupaten tidak bisa dibangun pemerintah. Karena bukan asetnya. Dan itu masyarakat juga harus tahu. Jangan sampai timbul pemikiran jika karena tidak tahu adanya UU tersebut, masyarakat berfikiran jika pemda tidak mau membangun infrasruktur yang ada di desa,” tuturnya.

Dijelaskan Bambang, Pemkab Semarang dapat ikut campur tangan terhadap pembangunan infrastruktur desa, asal aset tersebut diserahkan kepada pemda. “Jangan sampai dana desa dibagi-bagi per Dusun, RT, RW sehingga tidak ada skala priorotas,” katanya.  (ewb/zal)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here