DOKUMEN PRIBADI RADAR SEMARANG
DOKUMEN PRIBADI RADAR SEMARANG

SEMARANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menilai persoalan relokasi di Kota Semarang selama ini, selalu menyisakan polemik. Bahkan, setiap hampir mendekati kegiatan pembangunan, tempat relokasi seringkali belum siap.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, menyoroti mulai relokasi pedagang Pasar Johar, Kanjengan, maupun dua agenda relokasi pedagang kaki lima dan penghuni liar di bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT) maupun pedagang Pasar Yaik Baru. Kedua lokasi tersebut telah lama dihuni ribuan warga. Selain itu, karena persiapan yang kurang matang dalam penanganan relokasi. Akibatnya, program relokasi selalu rentan dan berpotensi terjadinya konflik. Bahkan, bisa memunculkan persoalan baru.

“Melihat progres rencana pembangunan normalisasi BKT, sebenarnya kami prihatin. Bagaimana tidak, sudah mendekati jadwal pembangunan, ribuan pedagang dan penghuni liar belum direlokasi,” kata Semarang, Supriyadi, Sabtu (26/8) kemarin.

Padahal, Agustus ini proses pembangunan BKT tahap awal sudah dimulai. Sedangkan kondisi bangunan tempat relokasi di Pasar Klithikan Penggaron baru berjalan beberapa persen. “Ini terjadi karena lemahnya koordinasi dan sosialisasi. Sebab, rencana pembangunan normalisasi Banjir Kanal Timur ini telah direncanakan sejak 4-5 tahun lalu dengan nilai Rp 1,6 triliun oleh pemerintah pusat,” katanya.

Dikatakan Supriyadi, seharusnya Pemkot Semarang tanggap mempersiapkan pembebasan lahan secara tepat waktu, sesuai dengan schedule. Sehingga tidak berlarut-larut seperti sekarang ini. “Progresnya terbilang lambat. Bahkan kami menerima informasi, sebagian masyarakat terkena dampak masih ada yang menolak,” katanya.

Maka dari itu, lanjut dia, tidak ada alasan lain agar Pemkot Semarang segera mempercepat penyediaan lahan, pembebasan lahan, termasuk relokasi. “Bangunan-bangunan rumah tinggal warga yang terdampak harus segera tertangani. Apakah itu ganti rugi, ganti untung, tali asih, maupun relokasi, harus segera terealisasi. Saya lihat pembangunan normalisasi ini terhambat pembebasan lahan,” katanya.

Menurutnya, ketika Pemkot Semarang akan melakukan pembangunan apapun, pembebasan lahan selalu menjadi tantangan paling berat. Bahkan sampai saat ini masih banyak pembebasan lahan yang belum bisa dilakukan sehingga anggaran yang tersedia justru tidak terserap. “Seharusnya, sosialisasi dilakukan jauh-jauh hari. Kalau sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik sinergi program pemerintah pusat, maupun provinsi, dalam program pembangunan mestinya bisa dipersiapkan. Pemkot seharusnya bisa lebih sigap dengan melakukan persiapan lebih awal,” katanya.

Sehingga proses pembebasan lahan tidak mepet atau terlambat. Masyarakat yang terkena dampak pun tidak dibuat kaget, karena pembangunan dilakukan serba tergesa-gesa. “Kami ingin adanya koordinasi maupun sosialisasi berbagai pihak secara intensif. Melakukan pendekatan secara baik, menyerap aspirasi dengan warga dalam rangka mencari solusi terbaik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ruhban Ruzziyatno mengatakan, proses lelang akan rampung pada bulan ini. Saat ini pihaknya mengaku masih menunggu izin dari Menteri Keuangan (Menkeu), selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak pemenang lelang.

“Kami minta Pemkot Semarang cepat merespon, sebab bertanggung jawab dalam hal penyediaan tempat relokasi. Jangan sampai sudah tanda tangan kontrak, tetapi lahannya belum selesai. Menteri telah menginginkan percepatan. Kalau bisa dua tahun selesai,” ujarnya.

Bagaimanapun, lanjut Ruhban, normalisasi Banjir Kanal Timur, adalah program besar penanganan banjir dan rob demi kepentingan masyarakat Kota Semarang. “Bahkan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian banjir, tetapi juga berpengaruh positif dari sudut ekonomi. Tidak hanya fisik, tetapi juga estetikanya menonjol,” katanya.

Sedikitnya ada empat kecamatan terkena dampak proyek normalisasi Banjir Kanal Timur tahap pertama, yakni Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk, dan Semarang Utara. Di dalamnya terdapat 12 keluarahan terkena dampak. Yakni Kelurahan Pandean Lamper, Sambirejo, Karang Tempel, Rejosari, Bugangan, Sawah Besar, Kaligawe, Tambak Rejo, Mlatiharjo, Kemijen, Terboyo Kulon, dan Tanjung Mas.

Total warga yang terkena dampak di tahap pertama berjumlah 2.758 bangunan, baik PKL maupun bangunan rumah. Secara rinci, inventarisasi bangunan yang bakal dirobohkan di Kelurahan Pandean Lamper sebanyak 643 bangunan, Karang Tempel 374 bangunan, Rejosari 263 bangunan, Sambirejo 212 bangunan, Bugangan 121 bangunan, Sawah Besar 229 bangunan, Mlati Harjo 335 bangunan, Kaligawe 205 bangunan, Kemijen 58 bangunan, Tambak Rejo 117 bangunan, Terboyo Kulon 56 bangunan, Tanjung Emas 145 bangunan. Menggunakan anggaran sistem multiyears, pembangunan dimulai 2017 ditargetkan selesai 2019. (amu/ida)