Pengusaha Keluhkan Vila Pribadi yang Dikomersialkan

377

UNGARAN–Keberadaan vila pribadi yang beralih fungsi menjadi hunian komersial banyak dikeluhkan oleh para pengusaha hotel di Kabupaten Semarang. Vila pribadi yang banyak dimiliki oleh warga luar Kabupaten Semarang tersebut, kerap dikomersialkan pada saat akhir pekan.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang Fitri Rizani mengungkapkan bahwa pola sewa vila pribadi yaitu, pihak penyewa hanya menghubungi penjaga dari vila itu sendiri jauh hari sebelum digunakan. Kemudian, penjaga vila meneruskan ke pihak pemilik. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak kurang lebih 3 tahun. Dimana setiap minggu, semakin banyak vila pribadi di Kabupaten Semarang yang dikomersilkan.  “Kami sebagai pengelola hotel, sangat menyayangkan itu,” ujar Fitri, Jumat (25/8) kemarin.

Adapun tarif yang diberlakukan untuk sewa vila pribadi permalam yaitu Rp 2-3 juta. Penyewa bisa menyewa 3-4 kamar dalam satu vila. “Paling banyak memang di Bandungan. Di Kopeng juga ada,” ujarnya.

Harga sewa vila pribadi yang lebih murah, secara tidak langsung berdampak kepada jumlah omzet dari hotel. Menurutnya, kondisi tersebut sangat merugikan pihak pengelola hotel. Apalagi disini, persewaan vila pribadi tidak dipungut pajak. Sedangkan hotel, setiap bulannya harus membayar pajak usaha. “Jelas merugikan pihak hotel, kalau itu dibiarkan terus menerus,” katanya.

Sayangnya, Fitri tidak menyebutkan jumlah pasti dari vila pribadi yang diketahui dikomersilkan. “Kami tidak apa-apa itu dikomersilkan, asal diubah jenis vilanya menjadi vila komersil,” katanya.

Terpisah, Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang, Tajudin Noor mengungkapkan jika beberapa laporan memang sudah diterima terkait dengan banyaknya vila pribadi yang dikomersilkan. “Kalau Perda yang mengatur tentang pajak kos-kosan dan hotel memang ada, namun untuk vila itu yang belum ada,” kata Tajudin. Meski begitu, pihaknya masih akan mempelajari terlebih dahulu persoalan tersebut.

Sementara itu, Kabid Perpajakan Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Cholid Mawardi mengungkapkan jika keberadaan vila pribadi komersil tersebut juga menyulitkan pihaknya untuk melakukan pemungutan pajak. “Karena izinnya bukan komersil namun pribadi, kenyataannya dikomersilkan,” ujarnya.

Keberadaan vila pribadi komersil itu, juga berulangkali dilaporkan oleh para pengusaha hotel kepada BKUD saat dilakukan pemungutan pajak. “Saat para pengusaha hotel membayar pajak banyak melapor ke kita,” katanya. (ewb/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here