Pemprov Nomor duakan Anggaran Pendidikan

566
Muh Zen Adv (Radar Semarang files)
Muh Zen Adv (Radar Semarang files)

SEMARANG – DPRD Jateng menyorot kebijakan pemerintah yang membolehkan sekolah untuk menarik SPP. Hal itu membuktikan jika komitmen pemerintah terhadap pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun mulai dipertanyakan. Padahal, jika alokasi pendidikan benar-benar sesuai Undang-undang, yaitu 20 persen dari APBD, warga Jateng bisa sekolah gratis sampai tingkat SMA/SMK.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv mengatakan pihaknya selalu mendorong pemerintah berkomitmen menerapkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN atau APBD. Dengan penerapan secara maksimal anggaran tersebut, kegiatan belajar dan mengajar ikut optimal. Karena selama ini, alokasi pendidikan masih dinomorduakan dan belum menjadi perhatian Pemprov Jateng. “Sejauh ini Jateng masih belum mengalokasikan anggaran 20 persen. Masih belum berpihak ke pendidikan,” katanya.

Ia menambahkan, tahun 2017, APBD Jateng sekitar Rp 23 triliun lebih dan alokasi untuk pendidikan sebesar Rp 1,2 triliun. Tetapi ternyata sebesar Rp 724 miliar berasal dari APBN. Jadi untuk alokasi pendidikan APBD Jateng hanya Rp 500 miliar dan belum 20 persen APBD. “Kalau ada komitmen Pemprov maupun kabupaten/kota 20 persen dari APBD, saya kira bisa untuk menggratiskan sekolah sampai SMA/SMK,” tambahnya.

Zen juga menyoroti persoalan GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang ada sekitar 16 ribuan orang di Jateng. Ternyata masih banyak yang belum terakomodir gajinya sesuai UMR. Padahal, secara kinerja GTT tidak berbeda jauh dengan guru-guru yang statusnya PNS. Sehingga ada kesan Pemprov kurang memperhatikan nasib GTT yang sudah berjuang untuk membangun pendidikan di Jateng. “Memang ada kesan dianaktirikan. Ini tugas berat dari Pemprov bagaimana agar mereka juga mendapatkan kesejahteraan yang sama,” tambahnya.

Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Sabarudin Hulu menjelaskan persoalan mahalnya biaya SMA itu perlu dibahas bersama. Sebab sampai sekarang masih banyak keluhan dari masyarakat. Ia mencatat, setidaknya sudah ada 22 laporan masyarakat yang diterima. Dari jumlah itu 16 soal pungli. Pungutan liar itu terjadi karena sudah menetapkan nominal tanpa adanya musyawarah dengan orang tua siswa.

“Seharusnya sumbangan dengan kerelaan dari orang tua siswa. Untuk itu, kami mengusulkan biaya-biaya di sekolah harus dilaporkan secara transparan kepada orang tua siswa, DPRD, dan pihak berwajib sehingga tidak memperburuk citra sekolah tersebut,” katanya. (fth/ric)