SEMARANG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Jateng terus melakukan pengawasan cukai bodong terhadap produk hasil tembakau di wilayahnya. Upaya itu dilakuan untuk menekan kebocoran pendapatan negara lewat cukai.

Pengawasan itu dilakukan lewat inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional dan pedagang tembakau. Kepala Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen Dinperindag Jateng, Mukti Sarjono menerangkan, dari hasil sidak di Kabupaten Grobogan, beberapa waktu lalu, ada sejumlah pedagang tembakau untuk rokok yang tidak dilampiri cukai. “Warung tembakau sangat strategis menjual tembakau kiloan tanpa disertai label wajib cukai. Padahal, cukai itu wajib untuk semua produk tembakau,” terangnya.

Ditambahkan, aturan cukai itu sudah diatur lewat  UU Nomor 39 Tahun 2010 tentang Wajib Cukai pada Hasil Tembakau. Dalam UU itu, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara. “Tapi kami hanya melakukan pengawasan saja. Yang berhak menindak adalah aparat penegak hukum,” tegasnya.

Kepala Dinperindag Jateng, Arif Sambodo menambahkan, cukai memang sudah menjadi hal wajib untuk produk-produk tertentu. Biasanya produk yang hanya dijual di kalangan terbatas. “Seperti produk olahan tembakau, minuman yang mengandung alkohol, dan produk konsumsi lain yang dipercaya bisa berdampak buruk bagi konsumennya,” terangnya.

Meski begitu, hingga saat ini, dia belum merekap data mengenai jumlah produk dan pedagang yang ketahuan menjual produk tanpa cukai. “Kami masih terus melakukan pengawasan, belum ada data dari seluruh kabupaten/kota di Jateng,” bebernya. (amh/ric)