Komnas HAM Mediasi Masalah Kebonharjo

575
AUDIENSI: Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nur Kholis saat beraudiensi dengan warga Kebonharjo Semarang Utara terkait kasus pengusuran (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
AUDIENSI: Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nur Kholis saat beraudiensi dengan warga Kebonharjo Semarang Utara terkait kasus pengusuran (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG-Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Nur Kholis kembali turun ke lapangan untuk beraudiensi langsung dengan warga Kebonharjo, Semarang Utara. Namun demikian, kedatangan utamanya adalah untuk mempertemukan warga Kebonharjo dengan PT Kreta Api Indonesia (KAI) terkait penggusuran yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

“Kasus ini sebenarnya sedang berproses hukum, kami menghormati prosesnya baik yang dilakukan warga maupun PT KAI,” kata Nur Kholis usai beraudiensi dengan warga, kemarin

Menurutnya, pembangunan rel itu merupakan proyek pemerintah. Untuk itu, pihaknya sedang mencari solusi seandainya proyek memang ingin dilanjutkan, tanpa merugikan warga. Bahkan dalam pertemuan sebelumnya, usai berkeliling dan berdialog dengan warga, Nur Kholis mengaku mendapati potensi pelanggaran HAM di Kebonharjo. Pelanggaran yang dimaksud yakni hak mendapatkan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan serta penghidupan yang layak.

“Ada beberapa potensi pelanggaran HAM yang saya temukan. Pelanggaran atas hak tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak,” sebutnya.

Disela-sela acara itru, kuasa hukum warga Kebonharjo, Hermansyah Bakri meminta Komnas HAM fokus terhadap adanya potensi pelanggaran HAM terkait penggusuran yang pernah dilakukan. Menurutnya, penggusuran kampung kliennya tanpa melalui penetapan pengadilan, mulai siswa sedang Ujian Nasional (UN) akhirnya lari berhamburan, termasuk ekonomi warga menjadi tidak stabis, peran Gubernur Jateng yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) penertiban

“Seharusnya gubernur melakukan gugatan terlebih dahulu. Selain itu, warga sudah membayar PPB, anehnya 2011 PPB bisa turun dan ada yang di 0,” sebutnya.

Dalam pertemuan itu, warga meminta Komnas HAM bisa menindaklanjutinya dan melakukan pertemuan dengan Satker. Harapannya, nantinya bisa diteruskan ke Kementerian Perhubungan agar bisa turut membantu menyelesaikan permasalahan.

“Kami juga menginginkan agar Komnas HAM bisa segera memutuskan pembongkaran bangunan di Kebonharjo itu merupakan pelanggaran HAM berat,” ujar Ketua Forum RW Kebonharjo Supardjo. (jks/zal)