SEMARANG – Belum signifikannya penurunan angka kemiskinan di Jateng dinilai tidak semata-mata menjadi kegagalan gubernur selaku kepala daerah. Namun juga menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk bupati/wali kota, akademisi, LSM, maupun masyarakat.

Pemerhati masalah kemiskinan dari Unika Soegijapranata Shandy Jannifer Matitaputty menegaskan, kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, yakni pemerintah. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota, akademisi, LSM, dan masyarakat.

Bahkan, imbuh dia, pada kasus-kasus tertentu, terdapat kelompok-kelompok masyarakat miskin dimana mereka sangat sulit menerima aparat atau pegawai pemerintah karena ketidakpercayaan yang terlanjur terbangun. “Sekalipun aparat atau pegawai pemerintah itu berasal dari kelompok, suku, wilayah mereka sendiri,” katanya.

Dia menambahkan ada masyarakat yang hanya bisa mendengarkan sesepuh di lingkungan mereka. Ada masyarakat miskin yang justru lebih percaya dengan orang luar daerah mereka yang tidak terkait dengan pemerintah, karena orang tersebut dipandang unik atau berbeda, sehingga muncul ketertarikan untuk mengetahui nilai-nilai yang dibawa oleh orang, sekelompok orang, atau lembaga luar yang datang kepada mereka.

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu, peran pendidik termasuk orang tua, baik secara formal maupun informal juga sangat dibutuhkan. Mengingat persoalan kemiskinan seringkali tidak sekadar terkait dengan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam menghadapi situasi, khususnya ekonomi yang sedang terjadi. “Persoalan kemiskinan seringkali juga terkait dengan pola pikir ataupun cara pandang tentang hari depan, motivasi, komitmen terhadap nilai-nilai kerja, pernikahan, tanggung jawab pribadi, dan cita-cita,” katanya.

Shandy menyebut kemiskinan bak lingkaran setan. Untuk bisa keluar dari kemiskinan, masyarakat mesti memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik. Sehingga mereka dapat lebih produktif dan maju, penghasilan pun bertambah. Tapi di sisi lain, jika tidak memiliki kemampuan ekonomi, mereka pun kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan dengan baik.

Sekda Jateng Sri Puryono menyampaikan berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada Maret 2017 sebesar 4,45 juta orang (13,01 persen). Jika dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  pada September 2016, selama enam  bulan tersebut  terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 43,03 ribu orang.

Sementara apabila dibandingkan dengan Maret 2016, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 56,17 ribu orang dari total 4,50 juta orang (13,27 persen).

Pemprov pun terus berupaya keras mempercepat penurunan kemiskinan. Infrastruktur menjadi prioritas yang harus ditangani sejak awal kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. “Sebab, dengan infrastruktur yang baik, akses perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya juga semakin baik. Dengan begitu diharapkan dapat menjadi salah satu bagian memutus mata rantai kemiskinan,” paparnya. (ric)