CEGAH HUKUMAN : Kajari Kabupaten Magelang Eko Hening Wardono saat memberikan materi dalam sosialisasi pengawalan dan pengamanan implementasi dana desa di GOR Gemilang, kemarin (MUKHTAR LUTFI/JAWA POS RADAR KEDU).
CEGAH HUKUMAN : Kajari Kabupaten Magelang Eko Hening Wardono saat memberikan materi dalam sosialisasi pengawalan dan pengamanan implementasi dana desa di GOR Gemilang, kemarin (MUKHTAR LUTFI/JAWA POS RADAR KEDU).

MUNGKID—Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan, Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang menggelar sosialisasi penggunaan dana desa di GOR Gemilang. Melalui sosialisasi ini, diharapkan proses penggunaan dana desa semakin terencana, terukur, dan terlaksana dengan baik.

Sosialisasi dihadiri Kajari Kabupaten Magelang, Eko Hening Wardono, Plt Sekda Eko Triyono, sejumlah kepala dinas, dan kepala desa se-Kabupaten Magelang. Sosialiasi yang sama juga, digelar serentak di seluruh Indonesia.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang Eko Hening Wardono mengatakan, sosialisasi Tim TP4D sebagai wadah pendampingan. Sekaligus, pemberian pemahaman kepada kepala desa tentang mekanisme penggunaan dana desa. Sehingga penyerapan anggaran lebih efektif.

“Sosialisasi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pendampingan agar penggunaan dana desa tidak terjadi penyimpangan dan penyerapan anggaran di desa lebih maksimal,” tegas Eko.

Kepala Inspektorat Kabupaten Magelang, Ismu Wulandari mengatakan, penggunaan dana desa di Kabupaten Magelang, masih belum optimal. Menurutnya, masih banyak desa yang belum menyerap anggaran dengan baik. ”Banyak Silpa di 2016 karena tidak terserap dan harus dimasukkan lagi pada 2017.”

Juga masih banyak desa yang belum menyusun surat pertanggungjawaban dengan baik. Pembayaran PPH dan PPN juga belum dilakukan. ”Kita berharap kalau merekrut tenaga ahli di desa, yang sesuai kompetensinya.”

Ismu menyampaikan, sejauh ini pihaknya belum bisa optimal dalam melakukan pendampingan desa. Dari 367 desa, baru 160 yang dilakukan pendampingan.

Di Kabupaten Temanggung, pada hari yang sama juga berlangsung sosialisasi penggunaan dana desa oleh Kejari setempat. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung, Fransisca Juwariyah, meminta kepada para kepala desa agar tidak takut dan ragu menggunakan anggaran dana desa. Kejaksaan siap memberikan pengawalan hukum agar pemanfaatan dana desa berjalan sesuai ketentuan. Sehingga para kepala desa tidak tersandung masalah hukum.

Hal itu ditegaskan oleh Kajari Fransisca dalam sosialisasi dana desa oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Desa( TP4D). Sosialisasi berlangsung di aula rumah dinas bupati, kompleks Pendopo Pengayoman.

Sosialisasi dana desa juga digelar TP4D Kabupaten Wonosobo yang dipimpin Kajari Wonosobo Agustinus di Ruang Mangunkusumo Setda, Kamis (24/8). Agustinus berharap, dana desa benar-benar dibelanjakan sesuai yang telah direncanakan desa.

Bupati Wonosobo Eko Purnomo dalam kesempatan ini menjelaskan, selama kurun 2015 hingga semester kedua 2017, hanya terjadi 1 kasus penyimpangan dana transfer desa. Saat ini, kasus tersebut juga telah diselesaikan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). (vie/san/cr2/isk)