Kawal Dana Desa, Kejari Sosialisasi TP4

266
PERKUAT KERJASAMA : Kepala Kejari Kabupaten Pekalongan, Yeni Tri Mulyani, dalam acara Sosialisasi Dana Desa dan TP4 yang dilaksanakan Kejari Pekalongan bekerjasama dengan Pemkab Pekalongan, Kamis (24/8) kemarin (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG).
PERKUAT KERJASAMA : Kepala Kejari Kabupaten Pekalongan, Yeni Tri Mulyani, dalam acara Sosialisasi Dana Desa dan TP4 yang dilaksanakan Kejari Pekalongan bekerjasama dengan Pemkab Pekalongan, Kamis (24/8) kemarin (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG).

KAJEN–Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, sangat mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan yang mengumpulkan seluruh kepala desa (Kades) di Kabupaten Pekalongan. Sehingga seluruh peserta bisa memedomani apa yang akan disampaikan oleh Kejari dalam membelanjakan Dana Desa.

“Karena ada tugas pokok dan fungsi Tim Pengamanan dan Pengawalan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang harus dipahami secara betul yaitu mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan,” kata Bupati Asip di sela acara Sosialisasi Dana Desa dan TP4 yang dilaksanakan Kejari Pekalongan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Kamis (24/8) kemarin.

Bupati Asip mengatakan bahwa seiring dengan derasnya uang yang mengalir di desa, harus diiringi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena itulah, para kades selaku pengelola Dana Desa harus mengikuti TP4D sebagai bekal mewujudkan pelaksanaan pembangunan dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya perlu ada sinergitas yang lebih kokoh, antara Pemkab Pekalongan dengan Kejari Pekalongan yang misinya memperlancar pembangunan di daerah dengan melakukan upaya preventif.

“Yang paling penting adalah upaya pencegahan secara preventif maupun persuasif. Tolong pahami betul TP4, kami akan memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan dari awal sampai akhir dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya,” kata Bupati Asip.

Bupati Asip juga menegaskan bahwa saat ini setiap desa rata–rata menerima dana sebesar Rp 1,2 miliar. Meski dari 273 kades pengelola dana desa tersebut, ada satu dua yang bermasalah, namun pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pekalongan sejauh ini berjalan lancar.

Menurutnya, kades harus selalu berpedoman pada aturan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa, mengingat aturan dari pusat sering berubah-ubah. Sehingga berdampak pada penyimpangan administrasi, jika kades tidak mengikuti aturan pengelolaan dana desa.

“Pelaksanaan dana desa juga harus bisa menekan angka kemiskinan, sesuai dengan komitmen saya dalam RPJMD. Bahwa dana desa menjadi dana dukung utama untuk menekan angka ini,” tegas Bupati Asip.

Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Pekalongan, Yeni Tri Mulyani, menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden yang diimplenentasikan dalam Keputusan Jaksa Agung dengan membentuk TP4. Fungsinya sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran. “Kegiatan ini tidak hanya menjadi konsen Kejari, tetapi juga menjadi konsen dari Pemerintah RI. (thd/ida)

1 KOMENTAR

  1. Semoga upaya pencegahan secara preventif maupun persuasif oleh TP4 tersebut difahami juga oleh jajaran TP4 di seluruh daerah. Jangan sampai komitmen pusat jelas, implementasi oleh aparatur kejaksaan di level daerah berbeda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here