Hendi Optimistis Bisa Maksimalkan Serapan Anggaran

435

SEMARANG-Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan bahwa model serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah berbeda dengan serapan anggaran di perusahaan atau swasta. Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2017 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 4,5 triliun, baru terserap Rp 1,2 triliun, atau semester pertama tahun 2017 ini baru terealisasi kurang lebih 27,16 persen.

“Semester pertama, kalau di perusahaan swasta serapan anggaran bisa 50 persen. Kalau di pemerintah enggak bisa begitu,” kata Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi, menanggapi Menanggapi sorotan kalangan DPRD Kota Semarang mengenai adanya ratusan proyek infrastruktur di Kota Semarang belum dikerjakan.

Dijelaskannya, model serapan anggaran di APBD, banyak proyek pembangunan yang dibayarkan pada akhir tahun. Sehingga hal itu menjadikan laporan serapan anggaran di semester pertama rendah. Meski demikian, Hendi menegaskan akan terus mengawal dan memastikan seluruh proyek pembangunan hingga akhir tahun bisa selesai tepat waktu. Sehingga tidak membuat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Kota Semarang tahun ini membengkak. “Kami masih bisa optimalkan serapan. Ya, kami punya tugas memastikan agar akhir tahun tidak terjadi SiLPA yang besar,” tegasnya.

Sebelumnya, serapan anggaran tahun ini sangat minim karena diperkirakan masih ada ratusan proyek yang belum dikerjakan. Selain itu, juga perencanaan kurang matang, sehingga mengakibatkan banyak proses lelang molor.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, hal ini disebabkan karena, pertama, banyak proses lelang molor. Kedua, pembebasan lahan banyak yang belum terealisasi, misalnya proyek SORR (Semarang Outer Ring Road). Ketiga, proses perencanaan dari OPD yang kurang matang. “Bila OPD beralasan bahwa selama ini ada perombakan OPD baru, sehingga memengaruhi keterlambatan program kerja dan lelang molor, alasan tersebut tidak relevan. Karena sebelumnya masing-masing OPD telah memiliki acuan pelaksanaan kegiatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016. Semua pekerjaan sudah ditentukan berdasarkan RPJMD itu,” katanya.

Supriyadi mengaku prihatin atas minimnya serapan anggaran tersebut. Sebab, jika anggaran tak terserap, maka program-program infrastruktur yang menjadi hak masyarakat tidak terealisasi. Maka dari itu, masalah ini harus segera ditindaklanjuti dengan percepatan. Jika tidak, progres pembangunan menjadi lambat dan akan mengakibatkan SiLPA membengkak. “Kami minta wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah segera turun ke lapangan. Hal itu untuk mengurai kendala-kendala yang ada. Kami juga akan melaksanakan fungsi pengawasan,” ujarnya. (amu/ida)