Dana Desa Bisa Untuk Pendidikan

319

WONOSOBO—Aturan penggunaan Dana Transfer Desa (DTD)—khususnya dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat atau biasa disebut dana desa—boleh digunakan untuk kegiatan belajar nonformal masyarakat.

Seperti mendukung kegiatan madrasah, penyelenggaraan Kejar Paket, dan sejenisnya. Dana desa bahkan boleh dialokasikan untuk membangun fasilitas pendukung (bukan aset) sekolah formal.

“Misalnya, pemberian seragam, beasiswa, dan senderan sekolah. Pembangunan fasilitas pendukung bahkan dibolehkan untuk sekolah formal pada semua tingkatan,” kata Kasubag Keuangan Aset Desa, Aldhiana Kusumawati.

Aldhiana menyebut, aturan tersebut ada pada Perbup Kewenangan Desa 2016. Karenanya, pemerintahan desa tidak perlu khawatir lagi terkait dasar hukum pengalokasian dana desa untuk pendidikan.

Alasan lain, sudah menjadi kesepakatan bahwa masalah pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah semua tingkatan. Untuk itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat.

“Yang paling tahu sebenarnya justru pemerintahan desa. Apakah di desa tersebut masalah pendidikan yang menjadi prioritas atau masalah infrastruktur. Atau, bahkan yang lain. Mengenai boleh nggaknya dana desa dialokasikan ke pendidikan, sebatas seperti yang saya sebutkan, memang dianjurkan,” katanya.

Statemen Aldhiana, sekaligus menjawab kegelisahan pemerintahan desa yang belakangan ragu mengalokasikan anggaran dana desa untuk pendidikan. Khususnya, bagi pendidikan nonformal Kejar Paket.

Perempuan yang intim disapa Dina juga menyebut, total DTD tahun 2017 sebesar 283,599 miliar. Telah dicairkan pada tahap awal Rp 170 miliar. Sedangkan sisa DTD yang akan dicairkan pada tahap dua sebesar Rp 113,439 miliar. (cr2/isk)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here