Banyak Mobil Dinas Belum Dikembalikan

Must Read

Virus Bersih

Semua operator cruise tahu: musuh utama bisnis mereka adalah virus atau bakteri. Karena itu aturan kebersihan di sebuah perjalanan cruise luar biasa ketatnya. Bagi yang...

Kenalkan A31 di Indonesia, Bawa Keunggulan Macro Lens Triple Camera dan Layar Waterdrop 6.5 Inci

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Kemarin (13/2), OPPO akan mulai menjual perangkat barunya, A31. Perangkat terbaru pada lini seri A ini...

Mengejar SARS

Yang sembuh dan yang meninggal terus bertambah. Berkejaran. Orang pun mulai membanding-bandingkan: mengerikan mana. Virus Wuhan sekarang ini atau...

MAGELANG—Anggota DPRD Kota Magelang yang posisinya tidak diuntungkan dengan terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tertanggal 1 Agustus 2017, masih belum rela mengembalikan mobil dinasnya. Hingga kemarin, masih banyak mobil dinas yang belum dikembalikan sebagai konsekuensi berlakunya PP Nomor 18/2017.

“Seharusnya mobil dinas segera dikembalikan. Daerah lain juga sudah kan? Ya, saya berharap teman-teman tahu dirilah,” pesan Waluyo, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Magelang, Rabu (23/8) kemarin. Waluyo meminta rekan-rekannya segera mengandangkan kendaraan dinas, karena pemerintah telah menetapkan kenaikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi DPRD.

Waluyo menyampaikan, DPRD Kota Magelang mendapat jatah mobil dinas di luar pimpinan dewan sebanyak 22 unit.

Sesuai aturan, lanjut Waluyo, alat kelengkapan dewan (alkap) sebenarnya tidak punya hak menggunakan kendaraan dinas tersebut. “Sekretaris DPRD sudah membuat surat penarikan itu sebenarnya. Saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi sejauh ini hampir sebagian besar belum dikembalikan,” tandas Waluyo.

Terkait jumlah kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD sesuai PP 18/2017, Waluyo mengaku tidak hafal. Yang pasti, per daerah berbeda-beda, tergantung besaran pendapatan asli daerah (PAD).

“Untuk kabupaten atau kota, daerah yang memiliki kapasitas fiskal di atas Rp 500 miliar masuk kategori tinggi, Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar kategori sedang, dan di bawah Rp 300 miliar masuk kategori rendah. Nah, kita masuk yang kategori sedang,” beber Waluyo.

Terlepas dari berapa jumlah kenaikan, Waluyo berharap koleganya di legislatif bisa meningkatkan kinerjanya. “DPRD juga harus lebih memahami beberapa aturan yang notabene harus segera, seperti Perda Penyesuaian dan lain-lain.”

Menurut Waluyo, saat ini Kota Magelang tinggal menunggu Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan turunan PP No 18 tahun 2017. Sedangkan untuk Peraturan Daerah (Perda), DPRD sudah memproduksinya. (cr3/isk)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Virus Bersih

Semua operator cruise tahu: musuh utama bisnis mereka adalah virus atau bakteri. Karena itu aturan kebersihan di sebuah perjalanan cruise luar biasa ketatnya. Bagi yang...

Kenalkan A31 di Indonesia, Bawa Keunggulan Macro Lens Triple Camera dan Layar Waterdrop 6.5 Inci

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Kemarin (13/2), OPPO akan mulai menjual perangkat barunya, A31. Perangkat terbaru pada lini seri A ini hadir dengan keunggulan internal memori...

Mengejar SARS

Yang sembuh dan yang meninggal terus bertambah. Berkejaran. Orang pun mulai membanding-bandingkan: mengerikan mana. Virus Wuhan sekarang ini atau SARS 18 tahun lalu. SARS: yang...

Wajah Baru Warnai Ofisial Tim PSIS

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – PSIS Semarang resmi memperkenalkan ofisial tim musim depan. Terdapat beberapa nama baru yang akan bahu-membahu membantu pelatih Dragan Djukanovic mengarsiteki Mahesa Jenar...

Lomba Cepat

Berita buruknya: korban virus Wuhan bertambah terus. Sampai kemarin sudah 106 yang meninggal. Hampir semuanya di Kota Wuhan --ibu kota Provinsi Hubei.Berita baiknya: yang...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -