KENA 4 TAHUN : Terdakwa Ali Murtadho bersama istri usai menjalani tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin (Joko susanto/jawa pos radar semarang).
KENA 4 TAHUN : Terdakwa Ali Murtadho bersama istri usai menjalani tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin (Joko susanto/jawa pos radar semarang).

SEMARANG– Manajer Koperasi Tani Mitra Jaya (KTMJ) Kabupaten Batang, Ali Murtadho dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batang selama 4 tahun penjara. Tuntutan diberikan atas kasus dugaan korupsi penggelapan uang koperasi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin.

JPU menyatakan, terdakwa Ali bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang (UU) No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999, sesuai dalam dakwaan primair.

”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Murtadho selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan penjara,” kata JPU Kejari Batang, Hardiman W Putra dalam amar tuntutannya.

Tak hanya itu, JPU juga membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 479.810.000 subsidair 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, JPU menyebutkan hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara. “Sedangkan hal-hal meringankan, terdakwa sopan dalam persidangan dan masih memiliki tanggungan keluarga,” jelasnya.

Menanggapi tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa, Taufik Hidayat menilai JPU sangat tidak realistis dalam membuat tuntutan. Menurutnya JPU tidak melihat fakta-fakta dalam persidangan. Diantaranya tidak pernah melihat adanya jaminan berupa 3 sertifikat sebagai agunan pada pihak Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Selain itu, uang angsuran setiap bulan yang totalnya Rp 150 jutaan.

“Kami dari kuasa hukum akan mengajukan pledoi. Apalagi dalam perkara ini yang bertanggungjawab juga tidak disentuh sama sekali. Salah satunya ketua dan bendahara koperasi, otomatis kami kecewa dengan tuntutan jaksa yang jauh dari rasa keadilan,” kata Taufik.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Dio Hermansyah Bakri mengaku keberatan atas semua JPU yang menjerat kliennya dengan perkara Tipikor. Menurutnya seharusnya masuk dalam perkara peradilan umum. “Pengadilan Tipikor tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara pidana Ali Murtadho, karena masuk dalam perkara perdata yang masuk dalam peradilan umum,” imbuhnya. (jks/ric)