DIMINATI : Salah satu peserta job fair mendaftar di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. (ADENNYAR WYCAKSONO / JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIMINATI : Salah satu peserta job fair mendaftar di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. (ADENNYAR WYCAKSONO / JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pemprov terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Jateng. Setidaknya ada sebanyak 13.000 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan ditawarkan pada masyarakat. Semua itu ditawarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng dalam job fair akbar di Alun-alun Kabupaten Jepara, 25-26 Agustus.

Semua lowongan terbuka lebar untuk lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga pasca sarjana (S2). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jateng ke-67. “Ini merupakan salah satu cara agar bisa mengurangi angka pengangguran di Jateng,” kata Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang.

Ia menambahkan, masyarakat bisa langsung melamar lowongan tersebut. Berbagai pekerjaan ditawarkan mulai dari pengemudi, cleaning service, perawat, dokter, hingga sejumlah posisi penting di perusahaan seperti sekretaris. Setidaknya ada 56 jabatan yang ditawarkan.”Kami berharap masyarakat bisa mengambil peluang besar tersebut. Jangan sampai mengabaikan,” ujarnya.

Pemprov juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Sejumlah pelatihan terus dilakukan untuk memberikan skill agar masyarakat Jateng memiliki keahlian. Pelatihan diberikan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) milik provinsi dengan kapasitas 1.200 orang. Dari jumlah itu, 800-an diantaranya dibiayai dari APBN dan APBD. Sementara 400  orang lainnya dibiayai dari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. “Keterampilan ini sangat penting, mengingat sekarang persaingan kerja sangat ketat. Jadi harus membutuhkan keahlian khusus,” tambahnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Sri Maryuni meminta agar Pemprov melakukan berbagai inovasi untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng. Sebab, kemiskinan merupakan persoalan klasik dan membutuhkan penanganan serius. “Harus ada upaya dan komitmen bersama untuk mengurangi pengangguran di Jateng,” katanya.

Pemprov juga harus benar-benar memetakan daerah kemiskinan dengan tepat. Sebab, kesalahan pada pemetaan, akan berakibat pada salahnya pola pengentasan kemiskinan di Jateng. Ia mendukung program Gubernur untuk mengintervensi pembangunan di pedesaan. Program Desa Mandiri harus terus digenjot. Diluar desa mandiri, peta daerah miskin juga harus digarap secara serius. “Selain program infrastuktur, Pemprov Jateng perlu mendorong program yang bersifat pemberdayaan ekonomi, dengan sasaran masyarakat miskin,” tambahnya. (fth/ric)