Akui Diperintah Bupati Kebumen

754
TERDAKWA: Adi Pandoyo menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
TERDAKWA: Adi Pandoyo menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG-Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen (nonaktif) Adi Pandoyo mengaku diperintah Bupati Kebumen M. Yahya Fuad untuk menyerahkan sejumlah uang yang merupakan “fee” dari sejumlah kepada oknum anggota DPR. Hal itu terungkap dalam pledoi atau pembelaan terdakwa dan kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (22/8) kemarin.

Kendati demikian, terdakwa tidak mengungkapkan siapa oknum anggota DPR yang menerima uang tersebut. Dalam pembelaannya, kuasa hukum Adi Pandoyo, Tatag Swasana menyampaikan, pemberian fee bermula dari adanya dua kubu di Kebumen dalam pelaksanaan proyek.

Kubu Bupati M. Yahya Fuad dan kubu rivalnya selama Pilkada, Khayub Muhammad Lutfi. “Yang jelas, terdakwa hanya melaksanakan perintah atasannya,” kata Tatag Swasana dalam pembelaannya.

Tatag membeber, akibat kondisi yang tidak kondusif dalam pelaksanaan pembangunan di Kebumen, bupati akhirnya menunjuk Khayub Muhammad Lutfi sebagai koordinator pelaksana proyek. Proyek yang dimaksud bersumber dari DIPA APBN untuk Kabupaten Kebumen. “Bupati meminta disiapkan fee sebesar 7 persen dari total nilai proyek yang dilaksanakan,” sebutnya.

Tatag menyampaikan, atas permintaan fee tersebut, Khayub menyerahkan uang senilai total Rp 2,5 miliar dalam dua kesempatan. Kliennya lantas mendapat perintah dari bupati untuk menerima uang tersebut. Uang itu selanjutnya didistribusikan ke sejumlah pihak. Duit Rp 2 miliar, diserahkan kepada oknum anggota DPR di Hotel Gumaya Semarang.

Sisanya, dibagikan ke sejumlah pihak. Termasuk, Rp 180 juta yang diamankan oleh penyidik KPK saat penangkapan. Melihat fakta hukum demikian, lanjut Tatag, maka tuntutan penuntut umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan terdakwa menerima gratifikasi tidak terbukti. Karena terdakwa tidak menikmati sedikitpun uang tersebut.

Sebelumnya, PU KPK menuntut terdakwa lima tahun penjara. Selain pidana badan, terdakwa Adi Pandoyo juga dipidana denda Rp 200 juta, subsidair enam bulan kurungan. KPK menilai, terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan kesatu pertama pasal 12 huruf a UU Nomor 31/ No. 31 /1999, sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Dan, dakwaan kedua, pasal 12 huruf B UU Nomor 31/ No. 31 /1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang pemberantasan korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Terdakwa juga dikatakan bersalah menerima hadiah atau janji yang diketahui untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Bersama Yudhi Tri Hartanto (mantan ketua komisi A), Dian Lestari Subekti Pertiwi (anggota komisi A), Sigit Widodo (mantan Kabid pada Disbudpar) dan komisaris PT OSMA, Hartoyo serta Basikun Suwandi alias Petruk, terdakwa Adi dinilai bersalah. “Terdakwa juga bersalah atas penerimaan gratifikasi suap dari Khayub Muhamad Lutfi, pengusaha sebesar Rp 2,5 miliar terkait proyek,” kata PU KPK, Joko Hermawan. (jks/isk)

Silakan beri komentar.