80 Persen Kasus Korupsi Libatkan Pengusaha

550
CEGAH KORUPSI : Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama Pimpinan KPK Alexander Marwata saat memberikan pengarahan pada acara Workshop Bisnis Berintegrasi dengan tema Peran Pemkot Semarang dan Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di ruang komisi A dan B gedung Moch Ikhsan Balai Kota Semarang, Selasa (22/8) (Rizal/Jawa Pos Radar Semarang).
CEGAH KORUPSI : Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama Pimpinan KPK Alexander Marwata saat memberikan pengarahan pada acara Workshop Bisnis Berintegrasi dengan tema Peran Pemkot Semarang dan Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di ruang komisi A dan B gedung Moch Ikhsan Balai Kota Semarang, Selasa (22/8) (Rizal/Jawa Pos Radar Semarang).

SEMARANG-Dari seluruh kasus pejabat terlibat korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 80 persennya melibatkan korporasi atau pengusaha. Dari angka itu, 50 persennya merupakan kasus suap, disusul pengadaan barang dan jasa.

Hal itu dibeberkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata ketika menjadi keynote speaker Workshop Bisnis Berintegritas dengan tema Peran Pemkot Semarang dan Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, di ruang Komisi A dan B Gedung Moch Ikhsan, Balai Kota Semarang, Selasa (22/8) kemarin.

Dijelaskan, pemerintah memang tidak bisa lepas dari kalangan pengusaha ketika melakukan pengadaan barang dan jasa. Karena itu, selain birokrat yang harus kuat menolak suap, pengusaha juga dituntut profesional.

Dari pengalamannya, pengusaha yang terlibat korupsi, biasanya berstatus tidak jelas. Tapi punya banyak link korporasi. “Mereka hanya modal stempel dan punya bendera saja. Kerjanya ikut lelang. Kalau menang, yang mengerjakan orang lain, dia dapat fee 20 persen dari nilai lelang,” ucapnya.

Jika terus seperti itu, bukan hanya kasus korupsi yang terus meningkat, kualitas pengusaha akan terus melorot. “Kalau pengusaha yang ingin ikut tender, ya harus profesional,” imbuhnya.

Dia juga meminta kepada pantia lelang untuk tidak asal memilih pemenang. Disarankan, ketika sudah muncul tiga calon pemenang, sebaiknya panitia mengecek pengusaha tersebut. Dari kualitas SDM, di mana mereka menyimpan alat berat, dan kondisi lainnya.

Terkait angka aduan korupsi se-Indonesia, menurutnya, tercatat mencapai 7000 sampai 8000 kasus. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 100 kasus per tahun yang bisa ditangani dengan kekuatan KPK. “Ini adalah PR berat. Jika hanya ditangani KPK, sampai kapanpun tak akan selesai. Karenanya diperlukan upaya pencegahan di setiap daerah, perbaikan proses pengadaaan barang jasa, penguatan apip serta perizinan hingga pengawalan dana desa,” ungkap Alex.

Selain itu, Alex juga menekankan pentingnya penguatan jajaran inspektorat sebagai pengawas internal. Tak hanya itu, membangun whistle blower di setiap daerah juga dapat menjadi langkah konkret pencegahan korupsi. Jika terintegrasi dengan KPK, keberadaan whistle blower di 500 Pemda se-Indonesia akan semakin baik.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengharapkan semakin banyak informasi yang diketahui terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi khususnya di Kota Semarang. “Ada dua golongan oknum PNS yang selama ini tercatat dalam kasus korupsi. Golongan yang tidak tahu dan yang kedua adalah golongan yang tidak mau tahu,” ungkap wali kota.

Dengan adanya Tim Saber Pungli yang gencar memberantas tindak pidana korupsi maupun OTT, golongan tidak mau tahupun semakin berkurang. “Permasalahannya sekarang adalah golongan tidak tahu yang berpotensi melakukan praktik korupsi lebih banyak. Dan parahnya, golongan tidak tahu inilah yang melahirkan golongan baru yaitu golongan Tidak Mau yang justru menghambat proses pembangunan karena tidak mau melakukan pekerjaan,” lanjut wali kota.

Ke depan, Hendi menginginkan semakin banyak jajarannya yang paham dan menghindari tindak pidana korupsi. Wali kota mengingatkan saat ini telah ada OTT dari tim KPK maupun tim saber pungli yang akan menurunkan angka kasus korupsi dan jerat hukum pidana.

Sejumlah langkah nyata telah dilakukan pemkot untuk mengurangi korupsi sektor bisnis di antaranya dengan mendorong beberapa program transparansi pengadaan barang dan jasa melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik/ LPSE http://lpse.semarangkota.go.id/eproc/, pengelolaan pengaduan dengan LAPOR HENDI, keterbukaan informasi informasi melalui portal  http://semarangkota.go.id/ serta transparansi dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan  http://dpmptsp.semarangkota.go.id/.

Hasilnya, Hendi mampu membawa Kota Semarang naik pesat dalam peringkat Indeks Persepsi Korupsi, di mana pada tahun 2010 dari 50 kota besar yang disurvei, Kota Semarang berada di urutan ke-25 dengan skor 5,0 jauh di bawah kota lainnya. Namun di tahun 2015, dari 11 kota besar yang di survei Semarang menduduki peringkat 3 dengan skor 60.

Sedangkan Ketua Pattiro Semarang, Widi Nugroho menjelaskan bahwa workshop hasil kerjasama Pattiro dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Semarang ini merupakan salah satu langkah sosialisasi kepada para pengusaha. Terkait rambu-rambu agar para pengusaha bisa profesional ketika menangani proyek dari pemerintah.

Apalagi, dengan diterbitkannya Peraturan MA nomor 13 tahun 2016 tentang Tatacara Pemidanaan Korporasi, para penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, hingga jaksa, berhak menangkap pengusaha nakal. “Jadi tidak hanya pemerintah, korporasi yang terlibat juga akan dijerat hukum,” tegasnya.

Dia berharap, worskhsop ini mampu membuat korporasi bisa melakukam praktik bisnis berintegritas. Terbuka, akuntabel, dan beretika. Hal ini juga yang akan meningkatkan kualitas pengusaha.

“Biasanya, korporasi nakal itu hanya menang di satu wilayah saja. Di wilayah lain pasti kalah karena memang bermain kotor. Apalagi di tingkat nasional, bahkan internasional. Kalau pengusaha bisa profesional, kami yakin, pengusaha Semarang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional,” paparnya.

Ketua Kadin Kota Semarang, Arnaz Agung Andrarasmara menambahkan, para pengusaha memang wajib punya integritas. Menjalankan sesuatu dengan jujur, gigih, ulet, dan berkompetisi secara sehat. “Integritas menjadi poin dasar yang saya anut dalam berbisnis, selain dua faktor lainnya, yakni cerdas dan bijaksana,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam integritas ada etika dan kepercayaan, ada partner, market, dan pemerintah. Berhubungan dengan banyak pihak menjadikan integritas menjadi penting sebagai prinsip dasar. (amh/zal/ida)