66 Ribu Peserta Mandiri Menunggak Iuran

455
JUMPA PERS: Surmiyati saat menyampaikan capaian program JKN-KIS dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, di kantor cabang Magelang, Selasa (22/8) (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU).
JUMPA PERS: Surmiyati saat menyampaikan capaian program JKN-KIS dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, di kantor cabang Magelang, Selasa (22/8) (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU).

MAGELANG – Sekitar 66.298 warga Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung tercatat menunggak iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Magelang sejak Januari hingga akhir Juli 2017. Mereka adalah peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Surmiyati menyebutkan, jumlah iuran yang menunggak dari peserta mandiri sebesar Rp 13,6 miliar dari total tunggakan di wilayah kerjanya sekitar Rp 14,4 miliar. Sedangkan total iuran yang diterimanya sebesar Rp 86,4 miliar.

“Artinya, masih banyak warga di wilayah kerja kami yang kurang mampu, sehingga tidak bisa melanjutkan iurannya,” kata Surmiyati saat jumpa pers terkait capaian program JKN-KIS dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, Selasa (22/8).

Mengenai kondisi ini, ia berkoordinasi ke pemerintah daerah (pemda) setempat untuk memecahkan masalah itu. Peserta mandiri dari warga prasejahtera itu akan dialihkan menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI). Hingga saat ini juga, cakupan peserta di wilayah kerjanya mencapai 62,2 persen dari jumlah penduduk sekitar 2,2 juta jiwa.

“Respon pemda sangat baik. Seperti di Kabupaten Magelang ada 2.100 peserta mandiri yang akan dialihkan ke PBI, dan Kota Magelang juga mulai menyusun,” ungkapnya. Saat ini jumlah peserta Jamkesda terintegrasi dengan JKN-KIS mencapai 72.685 jiwa.

Surmiyati mengungkapkan, program JKN-KIS yang dikelolah oleh BPJS Kesehatan tidak hanya menyelamatkan perekonomian warga dari belenggu mahalnya biaya pengobatan. Namun juga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pemanfaatan pelayanan kesehatan. “Dampak ini terlihat dari tumbuhnya fasilitas kesehatan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Saat ini, ada 58 puskesmas yang telah bekerjasama dengan BPHS Kesehatan. Kemudian, 53 dokter praktek perorangan, 15 dokter gigi, 19 klinik pratama, 12 rumah sakit, 2 klinik utama, 13 apotik, dan 9 optik. Masih menurut Surmiyati, berdasarkan rilis resmi BPJS Kesehatan pusat, setelah program ini berjalan 3,5 tahun, secara nasional program JKN-KIS menunjukkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai Rp 152,2 triliun. Diperkirakan, pada tahun 2021 mencapai Rp 289 triliun. (put/ton)