Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang
Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang

SEMARANG-Ratusan proyek infrastruktur yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2017 sebesar Rp 4,5 triliun, ternyata baru terserap Rp 1,2 triliun atau sekitar 27,16 persen. Artinya masih ada ratusan proyek yang belum tersentuh hingga memasuki semester kedua ini.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang yang membahas laporan realisasi keuangan semester I/2017 di Ruang Paripurna Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Senin (21/8) kemarin.

“Ini sangat memprihatinkan. Sebab, hasil evaluasi serapan anggaran selama satu semester, yakni mulai Januari – Juni 2017 ternyata sangat minim,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang, Suharsono yang turut hadir dalam rapat tersebut.

Hal tersebut menjadi catatan buruk bagi kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga lingkup kecamatan. Sebab, saat ini sudah bulan Agustus, hampir memasuki bulan September. Padahal Desember mendatang semua proyek harus diselesaikan untuk kemudian dipertanggungjawabkan.

Asumsinya, kata dia, seharusnya melewati semester pertama setidaknya bisa terealisasi 40-50 persen. Tapi ternyata baru terealisasi kurang lebih 27,16 persen. “Artinya, ini masih jauh dari 50 persen,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurut Suharsono, hal ini menjadi persoalan serius yang harus mendapatkan penanganan. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan agar masing-masing komisi di DPRD Kota Semarang memaksimalkan tugas sebagai fungsi pengawasan, dengan cara memanggil masing-masing OPD terkait untuk melaporkan program-program infrastruktur yang dikerjakan. “Hal itu perlu dilakukan, untuk mengetahui apa kendalanya dan seperti apa upaya penanganan percepatannya,” kata dia.

Evaluasi saat ini, kata Suharsono, sebetulnya terbilang terlambat. Sebab, seharusnya evaluasi semester pertama ini dilakukan pada bulan Juli 2017 lalu. “Saat ini sudah berjalan dua bulan di semester kedua. Mereka beralasan, penyebab minimnya penyerapan anggaran dikarenakan banyak hal, terutama molornya proses lelang pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan juga terlambat, termasuk proyek yang belum mulai dilaksanakan,” katanya.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi membenarkan bahwa penyerapan anggaran hingga saat ini masih sangat minim. “Secara umum, hal ini disebabkan karena banyak proses lelang yang molor. Kedua, pembebasan lahan banyak yang belum terealisasi, misalnya proyek SORR (Semarang Outer Ring Road). Ketiga, proses perencanaan dari OPD yang kurang matang,” ungkapnya.

Bila OPD beralasan bahwa selama ini ada perombakan OPD baru, sehingga mempengaruhi keterlambatan program kerja dan lelang molor, Supriyadi tidak setuju dengan dalih alasan tersebut. “Karena sebelumnya masing-masing OPD telah memiliki acuan pelaksanaan kegiatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016. Semua pekerjaan sudah ditentukan berdasarkan RPJMD itu,” katanya.

Supriyadi mengaku prihatin atas minimnya serapan anggaran tersebut. Sebab, jika anggaran tak terserap, maka program-program infrastruktur yang menjadi hak masyarakat tidak terealisasi. Maka dari itu, masalah ini harus segera ditindaklanjuti dengan percepatan. Jika tidak, progres pembangunan menjadi lambat dan akan mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) membengkak. “Kami minta wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah segera turun ke lapangan. Hal itu untuk mengurai kendala-kendala yang ada. Kami juga akan melaksanakan fungsi pengawasan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, hampir semua jajaran OPD belum mampu memaksimalkan penyerapan anggaran. Tetapi ada dua OPD yang penyerapan anggarannya sangat minim.

Kedua OPD tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang. Yakni dari alokasi anggaran Rp 693,8 miliar, baru bisa menyerap anggaran Rp 38,5 miliar untuk semester pertama. Artinya penyerapannya baru 5,5 persen.

Selanjutnya adalah Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang, dari alokasi anggaran Rp 233 miliar, baru terserap Rp 9,8 miliar, atau baru kurang lebih 4,19 persen. “Masih sangat minim, terutama berkaitan dengan infrastruktur, seperti di DPU dan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Selain dikarenakan proses lelang molor, juga soal pembebasan lahan banyak yang belum terealisasi,” katanya.

Banyaknya pembebasan lahan yang belum terealisasi, lanjut Supriyadi, mengakibatkan serapan anggaran mengalami penurunan drastis di semester pertama tahun ini. “Padahal masing-masing OPD telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga alasan penyesuaian OPD baru tidak relevan,” katanya. (amu/ida)