Desak Tutup Perlintasan Kereta Sebidang

261

SEMARANG – Banyaknya kasus kecelakaan maut di perlintasan Kereta Api (KA) sebidang di Jateng harus menjadi perhatian serius. DPRD Jateng meminta pemerintah bertanggungjawab untuk mencari jalan keluar terkait persoalan perlintasan KA sebidang ini. Sebab, masyarakat banyak menjadi korban akibat perlintasan KA sebidang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan, setidaknya tahun ini saja sudah ada 27 kasus kecelakaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, semua korban meninggal dunia. Harusnya ada upaya konkret semisal membuat perlintasan tidak sebidang, flyover, atau underpass. “Jika memang tidak mampu tutup saja, atau minimal batasi agar tidak bisa dilewati kendaraaan roda empat,” katanya.

Ia meminta PT KAI lebih proaktif untuk mematok jalan-jalan ilegal. Karena banyak perlintasan sebidang di Jateng yang memliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Data dari Dinas Perhubungan Jateng, ada 1.303 perlintasan sebidang. Selain itu, di Jateng juga ada 1.091 perlintasan KA yang tidak dijaga dan 991 perlintasan tak berpalang pintu. “Dengan banyaknya kasus laka lantas di perlintasan sebidang, pemerintah terkesan melempar tanggungjawab. Sebab, dengan UU 23/2007 tentang perkeretaapian dianggap oleh pemda kewajiban pengamanan kereta pun menjadi tanggung jawab PT KAI dengan segala keistimewaan hak bagi kereta,” ujarnya.

Namun UU 23/2014 tentang Pemda menjadi alasan PT KAI bahwa pengamanan perlintasan sebidang ini menjadi kewajiban pemda menyesuaikan status jalan yang melewati. Jika jalan nasional kewajiban pemerintah pusat, jika jalan provinsi kewajiban pemprov, jika jalan kabupaten kewajiban pemkab. “Saling lempar ini menyebabkan semakin menjamurnya perlintasan sebidang ilegal,” tambahnya.

Kecelakaan maut sering terjadi di perlintasan non palang. Artinya sebenarnya di perlintasan ilegal dan bisa untuk ditutup langsung. Tetapi pemerintah pun dilema, mengingat banyaknya perlintasan ilegal yang memang dibutuhkan masyarakat. “Kalau secara aturan harusnya ditutup, itu jalan yang harus diambil pemerintah. Tapi memang satu sisi dibutuhkan,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Abdul Aziz. (fth/ric)