Meniru Trans Jateng

Oleh: Djoko Setijowarno

771

SEJAK diluncurkan 7 Juli 2017, bus sistem transit yang dikenal dengan bus rapid transit (BRT) Trans Jateng koridor Bawen-Semarang mengalami peningkatan jumlah penumpang. Layanan bus umum menghubungkan dua simpul transportasi, yakni Terminal Bawen (Kabupaten Semarang) dan Stasiun Tawang (Kota Semarang).

Meskipun layanan sejenis juga sudah diterapkan di Kota Semarang. Bedanya, sebagai operator adalah pengusaha angkutan umum di jalur yang sama kemudian beralih berkonsorsium membentuk badan hukum dan memiliki armada bus sendiri. Badan hukum yang dipilih adalah koperasi yang jarang dilirik pengusaha baru. Tidak ada pengusaha baru, tidak ada penolakan dari operator lama. Pemerintah tidak perlu lagi melakukan pengadaan armada bus.  Operator sanggup membeli sejumlah bus yang diperlukan asal ada dukungan pihak perbankan untuk permodalan dan pemerintah membeli layanannya. Pemerintah cukup memberikan spesifikasi teknis pilihan armada yang diperlukan.

Di Jawa Tengah terdapat tujuh kawasan aglomerasi, yakni Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwoadi), Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten), Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen), Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Temanggung), Petakalong (Pemalang, Batang, dan Pekalongan), Wanarakuti (Juwana, Blora, Kudus, dan Pati), Bergas (Brebes, Tegal, dan Slawi).

Dari ketujuh aglomerasi tersebut, baru tiga yang sudah memiliki rancangan jaringan transportasi umum. Sisanya dapat dirancang sesegera mungkin, mengingat keberadaan transportasi umum sudah mulai menghilang. Bahkan, saat ini populasi angkutan pedesaan tersisa kurang dari 10 persen yang beroperasi di Jateng.

Kawasan aglomerasi Kedungsepur memiliki rancangan 12 koridor yang melewati jalan nasional dan jalan provinsi. Demikian pula untuk aglomerasi Subosukawonosraten memiliki tujuh koridor dan aglomerasi Barlingmascakeb merancang untuk lima koridor utama. Koridor yang sudah dirancang tersebut masih dapat diperbanyak lagi sesuai kebutuhan. Terlebih dari sejumlah koridor yang telah dirancang itu belum dapat mejangkau atau mendekati kawasan perumahan atau pemukiman apalagi menembus pedesaan.

Hal yang sama pula terjadi pada angkutan kota yang ikut menyusut jumlahnya, hanya tersisa sedikit yang beroperasi. Jika tidak dilakukan revitalisasi transportasi umum, nasibnya juga akan sama dengan angkutan pedesaan. Pengusaha sudah tidak tertarik lagi berbisnis di sektor transportasi umum, karena tidak mendatangkan profit.

Selaras itu juga dibenak kepala daerah, mengasumsikan program transportasi umum tidak bisa memberikan profit, amat jarang menemukan kepala daerah yang punya program transportasi umum sebagai program unggulannya. Namun lupa, fungsi kepala daerah bukan semata mencari profit untuk memberikan pelayanan publik. Saat ini sulit mendapatkan pemikiran bernas dari kepala daerah yang melihat transportasi umum sebagai benefit.

Keberadaan transportasi umum bukan semata untuk mengatasi kemacetan. Namun lebih dari itu. Data statistik menunjukkan angka kecelakaan tertinggi (kisaran 70-80 persen) dari pengguna sepeda motor dan berusia produktif (15-40 tahun) yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Belum lagi kehilangan transportasi pedesaan telah memunculkan angka putus sekolah menjadi lebih bertambah. Pelajar dari kelompok masyarakat tidak mampu di pedesaan tidak sanggup melanjutkan pendidikannya dikarenakan ketidakmampuan membeli sepeda motor sebagai sarana mobilisasi ke sekolah. Dan ini tidak disadari para kepala daerah, dianggap hal yang sepele padahal ini menyangkut masa depan bangsa.

Sekarang ini, di jalan raya kerap ditemui angkutan barang ditumpangi untuk mengangkut orang. Bahkan, yang terjadi mengangkut orang dan barang melebihi kapasitasnya. Dan kecelakaan lalu lintas akibat angkutan barang memuat orang juga kerap terjadi. Bahaya kecelakaan selalu mengintai setiap angkutan barang ditumpangi orang. Hingga sekarang belum ada upaya sungguh-sungguh dari pemda untuk mengatasinya. Jika terjadi kecelakaan, solusinya hanya sekedar prihatin dan itu berulang kali tidak ada kelanjutannya. Lagi-lagi kelompok masyarakat yang tidak berdaya jadi korban kebijakan yang terabaikan.

Layanan armada yang nyaman, aman, selamat dan bertarif murah mampu memberikan tawaran menarik memanfaatkan transportasi umum. Subsidi pelayanan transportasi umum merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah termasuk pemda. Jaminan itu ada dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (*/aro)