Masih Banyak Proyek Belum Dikerjakan

426

SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendesak segera dilakukan evaluasi program pembangunan infrastruktur yang dilakukan setiap dinas atau Organisasi Perangkat daerah (OPD). Sebab banyak proyek dengan anggaran daerah yang hingga bulan Agutus saat ini belum dikerjakan.

“Jangankan kegiatan proyek infrastruktur besar, bahkan proyek kecil saja seperti jenis proyek Penunjukan Langsung (PL) sampai sekarang banyak yang belum dikerjakan,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso.

Dia mendesak, harus ada evaluasi untuk semester pertama tahun ini seberapa jauh program kegiatan yang dilaksanakan setiap OPD. Joko Santoso menegaskan, keterlambatan lelang secara otomatis menyebabkan dimulainya pekerjaan juga menjadi terlambat. Dan akan berdampak pada kualitas proyek karena dengan waktu yang sudah mepet maka kontraktor akan dikejar-kejar waktu dan aturan yang ada.

“Jadi fungsi pengawasan pemerintah harus dimaksimalkan betul. Saya melihat molornya banyak proyek karena manajemen yang tidak bagus. Banyak pula yang sudah menang lelang sampai sekarang belum dikerjakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Kota Semarang terbilang cukup pesat. Namun pembangunan tersebut masih cenderung terpusat di bagian tengah kota. Sedangkan pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran Kota Semarang selama ini dinilai masih tertinggal.

Dari 177 kelurahan, masih banyak yang belum tersentuh program pembangunan infrastruktur secara maksimal. Mulai dari fasilitas umum, sosial, kesehatan, pendidikan, drainase, talut, jembatan, jalan, drainase, hingga taman atau ruang terbuka hijau.

“Kita bisa melihat lah infrastruktur di wilayah pinggiran masih tertinggal. Perlu pemertaan pembangunan. Tentunya ini menjadi PR bersama antara Pemkot Semarang dan DPRD Kota Semarang,” kata Supriyadi, kemarin.

Pihaknya akan melakukan pembahasan bersama mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018. Sehingga akan diketahui wilayah mana saja yang butuh segera dilakukan pembangunan dan wilayah mana saja yang tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran. “Agar pembangunan bisa merata dan tidak ada kesenjangan lagi,” katanya.

Saat ini, kata dia, di Kota Semarang masih banyak kesenjangan. Pihaknya juga mengaku banyak menerima keluhan atau aspirasi dari masyarakat terkait wilayah pinggiran yang belum tersentuh pembangunan. “Program pembangunan yang sudah dianggarkan saja, sampai saat ini masih banyak yang belum dikerjakan,” ujarnya.

Pasalnya, hingga bulan Agustus 2017 ini masih terdapat ratusan proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan melalui anggaran APBD Kota Semarang 2017, tetapi belum dikerjakan. “Tentu kami prihatin, karena anggaran sudah disahkan bersama-sama pemerintah. Jangan sampai program yang sudah ditentukan dan dianggarkan malah tidak terealisasikan,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Iswar Aminudin mengatakan, di tempatnya saat ini mengerjakan sebanyak 87 proyek. Pihaknya sedang melakukan proses percepatan untuk pengerjaan proyek. Pihaknya menegaskan akan ada sanksi yang diberlakukan kepada kontraktor.

“Tentu ada sanksi, misalnya kami blacklist. Tapi saya kira untuk saat ini belum saatnya untuk masalah sanksi itu, karena masih dalam proses percepatan pengerjaan. Tapi kalau nanti pada Desember pekerjaan tidak selesai, baru bicara itu,”  katanya.  (amu/zal)