PENOLAKAN : Ribuan santri saat menggelar aksi penolakan kebijakan FDS di halaman kantor Bupati Semarang, Jumat (18/8) kemarin (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
PENOLAKAN : Ribuan santri saat menggelar aksi penolakan kebijakan FDS di halaman kantor Bupati Semarang, Jumat (18/8) kemarin (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

UNGARAN–Aksi penolakan terhadap kebijakan Full Day School (FDS) kian meluas. Kali ini, aksi penolakan dilakukan oleh ribuan santri di di halaman kantor Bupati Semarang, Jumat (18/8) kemarin.

Dalam aksi tersebut, ribuan santri dari Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Quran (TPQ) tersebut berharap kebijakan terkait FDS dicabut. Sebanyak tujuh tuntutan disuarakan dalam aksi itu. Di antaranya menuntut Bupati Semarang supaya tidak memberlakukan FDS di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Semarang.

Menurut koordinator aksi yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PCNU Kabupaten Semarang, KH Abdul Gofar, FDS tidak sesuai dengan keragaman dan kondisi geografis sosiologis masyarakat Indonesia. “Karena banyaknya reaksi penolakan baik dari ulama maupun masyarakat, maka kami minta Bupati tidak memberlakuka FDS,” ujar Gofar.

Kebijakan penerapan FDS tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 23 Tahun 2017. Massa yang tergabung dalam aksi penolakan, awalnya dari Masjid Agung Al Mabrur sebelum salat Jumat. Kemudian long march ke Kantor Bupati Semarang di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran.

Dalam aksi tersebut, masa juga membawa atribut lain. Seperti spanduk bertuliskan FDS Bikin Stres, Sekolah Terus Kapan Ngajinya, dan Kami Menolak FDS. Selain membawa atribut spanduk, masa juga membawa dua keranda yang terbuat dari bambu terbungkus kain putih bertuliskan ‘Tolak Permendikbud No 23/2017’ dan ‘Keranda Full Day School’.

Ketua Rabithah Makhad Islamiyah (RMI) Kabupaten Semarang, badan otonom NU yang mengurusi Pondok Pesantren, KH Zaenal Muttaqin yang juga hadir dalam kesempatan itu mengatakan madrasah diniyah dan pondok pesantren akan hilang seiring diberlakukannya FDS.

Selain itu, menurut Zaenal, pondok pesantren merupakan budaya pendidikan asli nusantara. “FDS akan memunculkan budaya-budaya yang akan mereduksi kearifan dan keragaman pendidikan lokal,” katanya.

Dampak negatif dengan diberlakukannya FDS, lanjutnya, yaitu banyaknya madrasah diniyah yang gulung tikar. “TPQ di Ungaran saja sudah banyak yang tutup. Saya sendiri ada Pondok yang santrinya sebagian dari SMA, SMP dan SD negeri yang dulunya pagi sekolah sore atau malamnya di Madin atau Ponpes sekarang tidak mondok lagi,” katanya.

Zaenal semakin yakin jika FDS memiliki banyak dampak negatif setelah kebijakan lima hari sekolah pernah diberlakukan di SMK dan MTS NU Ungaran pada tahun 2015-2016. Namun banyak mendapat tentangan dari murid, orangtua hingga dari kalangan guru. Berdasarkan evaluasi NU, FDS dengan lima hari sekolah membuat proses kegiatan belajar mengajar tidak efektif. “Di atas pukul 13.00, para siswa sudah mengalami kelelahan fisik dan psikis. Anak-anaknya capek, gurunya juga sudah capek,” ujarnya.

Dikatakannya, model pendidikan yang pas untuk anak-anak Indonesia adalah pendidikan yang alamiah. Dimana pagi bersekolah di sekolah formal, sore atau malam harinya belajar agama di Madrasah Diniyah atau Pondok Pesantren. “Kalau sekarang anak-anak sudah capek di sekolah formal, sorenya sudah tidak mau mengaji,” katanya.

Pada kesempatan itu, masa ditemui langsung oleh Bupati Semarang Mundjirin. Dikatakan Mundirin secara singkat jika pelaksanaan FDS merupakan kewenangan dari Pemprov Jateng. “Karena saat ini yang melaksanakan FDS itu kan SMA/SMK dan itu dibawah naungan Pemprov Jateng bukan Pemkab Semarang,” ujarnya. (ewb/ida)