1.100 Buruh Nyonya Meneer Waswas

Pasca Perusahaan Diputus Pailit

TERTUTUP RAPAT: Kantor PT Nyonya Meneer di Jalan Raden Patah sepi dari aktivitas (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
TERTUTUP RAPAT: Kantor PT Nyonya Meneer di Jalan Raden Patah sepi dari aktivitas (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG– Pasca diputuskan pailit, sedikitnya 1.100 buruh pabrik jamu legendaris Semarang, PT Nyonya Meneer (PT Njonja Meneer) bakal kehilangan pekerjaan. Selain itu, para buruh juga menjadi waswas akan kehilangan hak-haknya yang selama ini belum dibayar oleh pihak perusahaan.

Ketua DPW Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng sekaligus Koordinator Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng, Nanang Setyono, mengatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan PT Nyonya Meneer pailit  memiliki implikasi yang berat bagi nasib buruh pabrik jamu yang sudah berusia 98 tahun tersebut. Di antaranya, sedikitnya 1.100  buruh Nyonya Meneer akan kehilangan pekerjaan. Selain itu, ada ribuan keluarga buruh pabrik jamu ini yang bakal ikut menanggung beban ekonomi keluarga akibat hilangnya pekerjaan tersebut.

“Setelah diputuskan pailit, para buruh merasa waswas. Karena ada masalah hak pesangon yang berpontensi tidak didapat oleh para buruh yang sudah puluhan tahun bekerja. Juga ada potensi hak atas gaji beberapa bulan buruh yang tidak terbayar selama ini oleh perusahaan,” katanya dalam siaran pers yang diterima radarsemarang.com, Jumat (4/8).

Selain itu, kata Nanang, ada hak tunjangan hari raya (THR) yang juga belum dibayarkan. Karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah baik Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi maupun Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk hadir agar hak-hak para buruh PT Nyonya Meneer bisa didapatkan.

“Kami khawatir perusahaan akan lepas tanggung jawab begitu saja atas hak para buruhnya,” ujar Nanang.

Kuasa hukum penggugat Hendrianto Bambang Santoso, yakni Eka Widhiarto dan Kuntowati Sri Haryani menyatakan, pasca putusan pailit itu, hak buruh harus diperjuangkan, termasuk semua kreditur harus terjamin pembayarannya. Ia juga mengatakan, putusan persidangan telah ditunjuk kurator untuk menangani proses kepailitan tersebut, yakni Wahyu Hidayat dan Ade Liansah, keduanya beralamat di Jalan S  Parman, Jakarta Barat, serta Imam Setiadi, warga Semarang. Sedangkan, posko advokasi yang dibuka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi Semarang pimpinan Broto Hastono bagi para buruh PT Nyonya Meneer sejak Kamis (13/7) lalu, hingga kemarin belum ada pegaduan.

“Kami sudah membuat posko advokasi untuk buruh PT Nyonya Meneer sejak lama, tapi dari pertama cuma ada satu buruh saja yang berkonsultasi. Namun sampai sekarang tetap kami buka posko aduannya,”kata Wakil Sekretaris DPC Peradi Semarang, Soeyanto saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (4/8).

Apakah sudah ada buruh yang membuat surat kuasa kepada Posko Advokasi Peradi, diakui Soeyanto, belum ada.  Hanya saja, ada seorang buruh yang sudah berkonsultasi.  “Posko pengaduan tetap kami buka, apalagi sudah dinyatakan pailit, kasihan kalau buruh tidak diperjuangkan,”ujarnya.

Seorang buruh PT Nyonya Meneer, Emmy, saat dihubungi koran ini enggan berkomentar. Pesan WhatsApp  yang dikirim koran ini hanya dibaca, namun tidak ditanggapi. Pun dengan Presiden Direktur PT Nyonya Meneer Charles Saerang dan kuasa hukumnya, La Ode Kudus, sama sekali tidak memberikan respons. Padahal pesan koran ini selalu terkirim di handphone keduanya.

1
2
BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here