Taksi Online Dilarang Beroperasi sebelum Urus Izin

Taksi Online vs Taksi Konvensional

693
IMBAUAN: Spanduk sosialisasi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dipasang di depan Stasiun Poncol Semarang. (Abdul Mughis/Jawa Pos Radar Semarang)
IMBAUAN: Spanduk sosialisasi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dipasang di depan Stasiun Poncol Semarang. (Abdul Mughis/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG РKepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Dikki Rulli Perkasa menegaskan, aturan yang terpasang menggunakan spanduk di depan Stasiun Poncol Semarang merupakan aturan resmi pemerintah.

“Iya, itu aturan resmi. Kami minta teman-teman (taksi online) untuk mengurus perizinannya. Itu hasil rapat kami pada tanggal 10 Juli lalu di Kota Semarang,” terang Dikki, Kamis (13/7/2017).

Sampai sekarang, belum ada satupun taksi online yang melakukan proses perizinan. Belum ada data pasti mengenai jumlah taksi online di Kota Semarang. Tetapi berdasarkan keterangan para pengemudi, diperkirakan ada lebih dari 2.000 taksi online. “Kalau belum melakukan perizinan, otomatis mereka ilegal semua, tidak boleh beroperasi. Kami juga melindungi para pengguna jasa agar dilayani menggunakan angkutan-angkutan yang legal. Kalau ada apa-apa, peran pemerintah bisa kelihatan,” katanya.

Kalau berdasarkan aturan, seharusnya pada 1 Juli lalu mereka harus sudah berizin. Masa transisinya sudah diberikan selama satu tahun sebelumnya. Aturannya, semua sudah tertuang di Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Prosesnya sama dengan perizinan angkutan umum lainnya, mengajukan izin ke kami dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan, nanti kami proses, udah gitu aja,” katanya.

Kalau Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur kuotanya, bersifat pengaturan lokal. Saat ini Pergubnya masih dalam proses penandatanganan. “Mulai 1 Juli aturan Permenhub itu sudah diterapkan. Kami sampaikan, kuotanya nanti menyusul. Kami inginnya semua harus melakukan perizinan, katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, transportasi berbasis aplikasi online memang harus ada aturan yang jelas. Jika transportasi online dan konvensional ini tidak diatur, tentunya akan sangat rawan terjadi gesekan. “Tetapi pemanfaatan sistem online sudah tidak bisa lagi direm di tengah perkembangan teknologi seperti saat ini, karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat inginnya instan dan cepat. Sistem online ini lebih mampu mencuri hati dan menjadi pilihan masyarakat,” kata dia.

Maka dari itu, lanjut Supriyadi, pemerintah harus membatasi dan mengaturnya. Mulai dari tarif, jangan sampai merusak tarif konvensional, hingga kemudian mereka bisa seenaknya beroperasi. “Bagaimanapun para pelaku transportasi konvensional ini juga warga Kota Semarang yang perlu dilindungi. Operasional mereka supaya tidak tenggelam, karena mereka juga butuh makan. Solusinya ya diatur teknisnya, bisa juga digabungkan antara konvensional dan online,” katanya.

Menurut Supriyadi, sudah saatnya para pelaku transportasi konvensional memahami penggunaan Teknologi Informasi (IT) agar mampu bersaing di era seperti ini. “Prinsipnya, jangan sampai Kota Semarang ini menjadi tidak kondusif. Mengenai regulasi kalau bisa harus dibuat Peraturan Daerah (Perda). Tidak hanya Peraturan Wali Kota (Perwal), harusnya diperdakan, nanti mereka diajak bicara untuk hearing, terkait masukan-masukan sehingga dibuat regulasi yang disepakati atas masukan-masukan semua pihak,” bebernya.

Setelah ada Perda, tentunya semua pihak harus menjalankan Perda tersebut. Jangan sampai angkutan online yang sudah merebak ini tidak ada regulasi yang mengatur. “Kalau tidak ada regulasi, otomatis akan memunculkan persoalan. Sebenarnya banyak solusi, baik digabungkan antara online dan konvensional, diatur secara seragam agar tidak muncul kecemburuan,” katanya.(amu/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here