DEMAK – Pemerintah terus berupaya untuk menormalisasi atau mengeruk alur Pelabuhan Morodemak, Kecamatan Bonang. Pemkab Demak sebelumnya telah mengusulkan rencana normalisasi ini melalui Bappeda Provinsi Jateng. Bahkan, lokasi juga sudah disurvei. Tak hanya itu. Pihak kementerian juga telah membuat detail engineering design (DED) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek yang sedianya dimulai 2018 mendatang tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Demak Hari Adi Susilo melalui Sekretarisnya, Nanang Tasunar mengatakan, untuk keperluan pengerukan alur pelabuhan tersebut dianggarkan Rp 10 miliar. “Untuk pengerukan alur kapal ini menjadi kewenangan provinsi. Ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya.

Sedianya, pengerukan sepanjang 500 meter dengan kedalaman 5 hingga 7 meter ini mengarah ke utara (laut). Ini karena alur sungai sudah lama mati sehingga alur kapal menyimpamng dari alur sebenarnya. Karena itu, normalisasi akan tetap mengikuti alur kapal yang berubah tersebut sehingga hasilnya lebih baik. “Kalau pengerukannya memotong alur bisa jadi sedimentasinya muncul lagi,” jelasnya.

Menurut Nanang, dengan sedimentasi yang tinggi, alur kapal Morodemak dalam kondisi air laut surut maka kedalamannya tinggal 1 meter. Kondisi ini membuat kapal ikan kandas dan sulit melalui alur menuju laut lepas dan pelabuhan tersebut. “Kapal besar dengan beban 30 grosstone (GT) sulit lewat,” katanya.

Padahal, di wilayah Pelabuhan Morodemak setiap hari  dilalui sekitar 600 kapal besar maupun kecil. Kapal diatas 10 GT ada sekitar 80 unit. Sedangkan, kapal lain dibawah 10 GT. Dia mengatakan, nelayan Morodemak memiliki kelebihan. Sebab, ikan yang didapatkan dari melaut masih segar segar. Ini berbeda dengan ikan hasil tangkapan nelayan wilayah lain seperti Juwana yang kondisi ikannya tidak sesegar Morodemak. Sebab, nelayan Morodemak kalau melaut hanya sehari sudah pulang. Sedangkan, nelayan Juwana bisa berhari hari sampai 40 hari baru pulang. (hib/zal)