Perusda Belum Maksimal Tingkatkan Pendapatan

781
PANDANGAN FRAKSI : Ketua Fraksi PDIP Tofani Dwi Arianto saat membacakan pandangan fraksi tentang kinerja Pemkab Batang dalam sidang Paripurna beberapa waktu lalu. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)
PANDANGAN FRAKSI : Ketua Fraksi PDIP Tofani Dwi Arianto saat membacakan pandangan fraksi tentang kinerja Pemkab Batang dalam sidang Paripurna beberapa waktu lalu. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)

BATANG-Kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) dan mahalnya tarif PDAM dipersoalkan oleh DPRD Kabupaten Batang. Perusda hingga saat ini dinilai belum maksimal dalam meningkatkan pendapatannya. Kendati begitu, mereka mempertanyakan mahalnya tarif PDAM yang sangat memberatkan masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016, di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Batang, Fauzi Falas, beberapa waktu lalu (21/6).

“Fraksi kami juga mempertanyakan kinerja Perusda yang belum maksimal dalam meningkatkan pendapatan, untuk itu upaya yang di lakukan pemerintah nanti,” kata Tofani Dwi Arianto yang mewakili Fraksi PDIP di DPRD Batang.

Tak hanya itu, katanya, pemerintahan yang baru ini seharusnya mempertahankannya sistem transparasi anggaran dan efisiensi anggaran. Meski begitu, tetap harus mengambil langkah dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang kurang Baik dan melakukan perbaikan banyaknya sarana dan prasarana publik yang rusak, serta menekan tingginya angka kemiskinan.

Sedangkan dari Fraksi PAN & PKS menyoroti kenapa tarif PDAM saat semakin mahal, yang kurang disosialisasikan. “Kami mempertanyakan kenapa tarif PDAM saat semakin mahal?” kata Anggota Fraksi PAN PKS dan PKS, H Juki.

Selain itu, pihaknya juga menyoal adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berjalan (Silpa) belanja pegawai dan belanja modal serta dana bantuan dan dana hibah. Sekaligus meminta Pemkab meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah timur dengan mempercepat perizinan RSUD Limpung. “Dengan begitu, masyarakat dapat terlayani dengan baik,” katanya.

Selanjutnya dari Fraksi Golkar yang diwakili anggotanya Istikhanah berharap pemerintah dapat mempertahan opini WTP dari BPK pada tahun–tahun mendatang. Namun harus dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. (han/ida)