SALATIGA – Wali kota dan DPRD Kota Salatiga terancam tak gajian selama tiga bulan, jika tidak bisa menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) 2017-2022 Kota Salatiga sesuai waktu yang ditentukan.

Padahal batas akhir pembahasan RPJMD adalah 6 bulan sejak pelantikan wali kota. Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Gunarto selaku konsultan dalam rapat pendahuluan penyusunan RPJMD di ruang Kalitaman, Gedung Setda, Selasa (21/6) lalu.

Menurutnya, RPJMD merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi adimistratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. “Hal ini diatur dalam pasal 256 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Gunarto sembari menambahkan bahwa dukungan dari OPD mutlak dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi wali kota dan wakilnya.

Berkait hal itu, Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengajak seluruh OPD untuk bahu – membahu, bergotong royong dalam menyukseskan pembangunan di Kota Salatiga. “Tugas ini bukanlah tugas saya saja, atau tugas anda saja. Ini adalah tugas kita bersama. Karenanya saya mengajak semua OPD untuk kompak bekerja sama, bergotong royong dalam mencapai tujuan dari program kerja. Tujuan utama dari program kerja kita adalah memberikan manfaat terutama untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Yuliyanto.

Hal senada juga disampaikan oleh wakil walikota Salatiga Muh Haris. Ia menjelaskan bahwa visi misi yang tertuang dalam RPJMD akan membuat arah dan prioritas pembangunan menjadi jelas.“Tugas kita bersama adalah bagaimana Salatiga ini menjadi lebih menarik untuk dikunjungi, sehingga meskipun ada jalan tol, orang dari luar Salatiga akan mampir di kota kita. Laksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya,” ujar wakil wali kota. (sas/zal)