ASPIRASI: Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistyo saat menemui PKL yang mengadu ke gedung dewan, Jumat (16/6). (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)
ASPIRASI: Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistyo saat menemui PKL yang mengadu ke gedung dewan, Jumat (16/6). (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)

SALATIGA – Ratusan pedagang kaki lima mendatangi kantor DPRD Kota Salatiga, Jumat (16/6). Mereka mengadukan nasib karena tahun ini dilarang mremo (berjualan) di depan Pasaraya II Salatiga.

“Kami mendapatkan surat dari Dinas Perdagangan yang menyatakan tidak ada pedagang mremo di Lebaran tahun ini. Padahal kami butuh untuk menambah penghasilan keluarga dan sudah tiap tahun berlangsung,” keluh Suwandi, 50, tokoh PKL saat mengadu pada Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistyo dan Komisi B yang membidangi masalah perekonomian. Lebih jauh ia mempertanyakan dasar larangan dari pemkot ini, pasalnya sudah puluhan tahun tradisi mremo selalu berlangsung, bahkan menjadi salah satu khas tersendiri.

Koordinator Aksi, Sugito, 55, mengaku, PKL sangat kaget dengan turunnya surat larangan itu. Pasalnya, setiap tahun dilakukan kegiatan mremo dan berlangsung tertib. Para pedagang juga merasa tidak mengganggu jalan raya Jenderal Sudirman yang memang sudah selalu padat kendaraan. “Pedagang setiap tahun mremo dan selalu tertib. Mengapa sekarang dilarang dan disebutkan jika dasarnya adalah rapat Forkompinda,” urai Sugito mewakili keluhan para pedagang.

Jika berkait dengan kemacetan, para pedagang menampik. Pasalnya, dari tahun ke tahun, arus lalu lintas yang melalui kota Salatiga menyusut. Terlebih kini ada pembukaan jalan Tol Bawen Salatiga yang memungkinkan pemudik tidak melintas dalam kota.

Menanggapi hal tersebut, Teddy menilai, larangan itu sebagai bentuk arogansi pemerintah. “Itu arogan. Bagaimana bisa rapat Forkompinda dijadikan dasar untuk membuat sebuah kebijakan? Dan saya selaku anggota Forkompinda juga tidak merasa dimintai pendapat berkait larangan mremo ini,” tandas Teddy.

Menurutnya, mremo itu tradisi turun menurun dan justru bisa menjadi khas Salatiga. Ia meminta kepada komisi B untuk memanggil Kepala Dinas Perdagangan Muthoin dan Kepala Satpol PP Kusumo Adji untuk dikonfirmasi. “Rakyat kecil mau mremo kok dilarang. Ini setahun sekali, jangan membuat kebijakan semaunya sendiri,” tandas politisi PDIP itu.

Sementara kepala Dinas Perdagangan Muthoin belum berhasil dikonfirmasi. Kepala Bagian Humas Setda Salatiga Sri Satuti menyatakan, pihaknya belum bisa mendapatkan konfirmasi mengenai dasar pemikiran larangan mremo tersebut. (sas/ton)