Belum Temukan Kebijakan Strategis Sehingga Sulit Diaplikasikan

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD tentang Raperda Baru

382
PANDANGAN FRAKSI: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah usulan eksekutif. (IST)
PANDANGAN FRAKSI: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah usulan eksekutif. (IST)

FRAKSI-fraksi di DPRD Kabupaten Magelang mulai mencermati empat Raperda baru yang diajukan Bupati Magelang Zaenal Arifin. Mulai  Perda Pengembagan Produk Pertanian hingga Perda BPD yang dianggap  belum memiliki materi yang strategis untuk diterapkan dalam sebuah kebijakan.

Dalam draf Raperda tentang pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan belum “membumi”. Melalui pandangan umumnya, semua meragukan Raperda itu mudah diaplikasikan. “Banyak istilah asing yang sulit ditangkap telinga petani kita, maka perlu disederhanakan dengan bahasa ala wong Magelang,” kata Achmad Maksum, anggota Fraksi PAN, kemarin, pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Soeharno.

Dikatakan,  masyarakat membutuhkan banyak bimbingan untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang pertanian. Fakta menunjukkan, makin sulit mencari petani sejati, lahan pertanian makin menyusut, serta minat anak bangsa terjun di dunia pertanian semakin rendah.

Fraksi PPP meragukan kebijakan yang tertuang dalam Raperda tersebut bisa direalisasikan. Sebab, banyak hal yang patut dipertimbangkan secara cermat. Utamanya, menyangkut faktor sumber daya manusia (SDM) serta minat generasi muda untuk menggeluti dunia pertanian.

Sarimin, dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, untuk mewujudkan kebijakan tersebut, tidak perlu dengan Perda. Alasannya, sudah masuk dalam ranah teknis pelaksanaan, sehingga cukup dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Lain lagi pendapat Fraksi PKB. Wilayah Kabupaten Magelang merupakan lahan pertanian dan mayoritas penduduknya hidup sebagai petani. Karenanya,  sektor pertanian harus mendapat perhatian tersendiri dari Pemkab agar bisa maju dan berkembang.

“Apalagi dengan adanya pasar bebas, maka pertanian menghadapi tantangan yang sangat berat. Tanpa berinovasi, kreativitas pengolahan, peningkatan SDM, teknologi pertanian, kondisi pertanian akan semakin terpuruk dan tak mampu bersaing,” kata M Adib, anggota Fraksi PKB.

Sekretaris Fraksi PDIP, Budi Supriyanto menekankan perlunya komitmen bersama demi memajukan dunia pertanian. Utamanya, keberpihakan pemerintah daerah dalam membuat garis kebijakan yang benar-benar pro-kaum petani kecil.

“Persoalan yang sering muncul selama ini adalah kurangnya koordinasi dari masing-masing OPD yang terlibat di dalamnya atau yang berkepentingan,” kata Budi dalam rapat yang dihadiri Bupati Zaenal Arifin.

Sejumlah fraksi juga memberikan sejumlah pertanyaan kepada bupati. Di antaranya, Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, Budi Supriyanto, FPDI Perjuangan meminta penjelasan soal Raperda BPD.  “Apakah dalam raperda ini (BPD), sudah mencerminkan sebuah lembaga yang berfungsi kontrol dan tidak sekadar stempel pemerintah desa? Ini kami sampaikan, mengingat besarnya anggaran desa yang akan dikelola setiap desa,” tanyanya.

Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Sarimin. “Karena fungsi, tugas, dan wewenang BPD cukup strategis, dibutuhkan komitmen yang tinggi serta kemampuan yang cukup bagi para anggota BPD. Karena itu, kami minta pemerintah untuk mempersiapkan profesionalisme BPD.”

Sementara Fraksi PPP menilai, lemahnya sistem pengawasan selama ini akan terjawab jika a ada lembaga seperti BPD  yang personelnya memiliki kapasitas, berdedikasi, kritis, dan konstruktif. Namun, semua itu akan terealisasi, jika keberadaan BPD tidak hanya karena tuntutan regulasi sebagai pelengkap penderita alias sekadar formalitas atau asal-asalan. “Kami minta rekrutmen anggota BPD benar-benar akan melahirkan intitusi yang berkualitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” kata Eti Nurfaiza, juru bicara Fraksi PPP.  (adv)