KPK Sentil Layanan Perizinan Wonosobo

1012
PENCEGAHAN: Anggota Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Muhamad Najib Wahito (kedua dari kiri) berdialog dengan Wabup Agus Subagiyo dan pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Wonosobo. (SUMALI IBNU CHAMID/RADAR KEDU)
PENCEGAHAN: Anggota Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Muhamad Najib Wahito (kedua dari kiri) berdialog dengan Wabup Agus Subagiyo dan pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Wonosobo. (SUMALI IBNU CHAMID/RADAR KEDU)

WONOSOBO–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan kepada Pemkab Wonosobo untuk segera menertibkan sistem pelayanan perizinan. KPK juga meminta Pemkab mendorong penguatan lembaga pengadaan barang dan jasa karena rawan diintervensi.

Hal itu terungkap ketika anggota Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Muhamad Najib Wahito, berkunjung ke Pemkab Wonosobo sejak Rabu (14/6) lalu. Najib memeriksa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dikatakan, dari rencana aksi yang telah disepakati bersama, ada 4 hal pokok terkait perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan penguatan Adkip yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Selain empat hal itu, yang perlu diperhatikan dan dikuatkan adalah soal integritas. Semisal, kepatuhan LKHPN dan pengelolaan gratifikasi.

Pengamatan KPK, kata Najib, secara garis besar target-target yang ditetapkan dalam rencana aksi sudah tercapai. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Seperti pelaksanaan aplikasi e-planning, sepertinya perlu waktu dalam implementasinya. Juga mengintegrasikan perencanaan atau e-planning di Bappeda dengan e-budgetting di DPPKAD. ”Kenapa harus diintegrasikan, karena untuk mengurangi potensi intervensi dalam proses penyusunan APBD.”

Hal lain yang menjadi catatan atau rekomendasi KPK adalah semua hal yang terkait perizinan, seharusnya dilimpahkan ke Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. Untuk itu, Pemkab diminta secepatnya mendefinitifkan Kepala Dinas Perizinan. “Karena sekarang belum definitif, itu akan berpengaruh terhadap pelayanan bagi pemohon perizinan,” ungkap Najib. Untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, juga perlu penguatan. Sebab, bagian ini berpotensi diintervensi. Najib menyampaikan, rekomendasi KPK kepada Pemkab demi kelancaran dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Wakil Bupati Wonosobo, Agus Subagiyo, saat mendampingi KPK menyampaikan terima kasih karena telah memberikan sejumlah rekomendasi. Hal itu, kata Agus, penting untuk menjadi pijakan guna mencegah terjadinya korupsi. Agus menegaskan, Pemkab akan terus berusaha dan menguatkan sumber daya manusia agar jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Wonosobo, Tri Antoro, menyampaikan, kunjungan dari KPK merupakan hal yang bisa menjadikan pelecut dan semangat untuk bekerja dengan kejujuran. ”Terima kasih masukan dan evaluasi dari KPK.” (ali/isk)