Dewan Tolak Sekolah Lima Hari

1004
TOLAK FDS: Puluhan aktivis PMII se-Kota Semarang saat menggelar aksi demo menolak sekolah lima hari. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TOLAK FDS: Puluhan aktivis PMII se-Kota Semarang saat menggelar aksi demo menolak sekolah lima hari. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akan menerapkan sekolah lima hari terus mendapatkan pro dan kontra. DPRD Jateng secara tegas menolak kebijakan tersebut, karena lebih banyak sisi negatif dibandingkan positifnya. Bahkan, dewan menilai itu kebijakan ngawur dan bisa memberangus pendidikan TPQ dan diniyah yang selama ini menjadi benteng pendidikan karakter dan moral di Indonesia.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Taj Yasin, menilai kebijakan tersebut justru memberangus pendidikan TPQ dan diniyah. Padahal selama ini pendidikan TPQ dan diniyah sudah berjalan bagus, dan ikut memberikan kontribusi dalam membangun pendidikan karakter di Indonesia. ”Kami jelas kecewa dengan kebijakan ini, karena tidak pro terhadap pendidikan diniyah,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia menambahkan, sebelum Mendikbud mengeluarkan kebijakan tersebut, Pemprov Jateng sudah mengedarkan SE serupa pada 2016. Tetapi memang dalam kenyataannya, kebijakan tersebut tidak berjalan, karena tak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. ”Harusnya pengalaman di Jateng bisa dijadikan pelajaran. Jangan asal mengambil kebijakan,” tegasnya.

Wakil Ketua PW GP Ansor Jateng ini mengaku sudah melakukan kajian dan survei di lapangan. Hasilnya, orang tua siswa menolak dengan berbagai pertimbangan. Mulai pekerjaan yang padat, biaya operasional atau uang saku bertambah, sampai khawatir akan menimbulkan kenakalan remaja, karena lebih banyak waktu bermain. ”Kalau anak-anak senang, karena waktu bermain bertambah, mereka libur Sabtu-Minggu. Tapi harus diingat ini akan bisa memicu timbulnya kenakalan remaja, karena mereka justru sering ke luar rumah dan tak terpantau,” tambahnya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi E DPRD Jateng, Zen Adv. Mendikbud dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harus menimbang ulang kebijakan Full Day School (FDS) ini. ”Kebijakan ini harus ditinjau lebih jauh, karena efeknya sangat besar dan justru mengorbankan pendidikan diniyah,” katanya.

Kemarin, seratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Kota Semarang menggelar aksi demo menolak FDS. Demo digelar di depan gedung DPRD Jateng. Mereka mendesak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang sekolah lima hari tersebut segera dicabut.

Koordinator Aksi, Musbahul Munir, mengatakan, rencana penerapan FDS di Indonesia sudah tidak relevan dengan berbagai alasan. Jika tetap dipaksakan, kata dia, ditakutkan akan menimbulkan persoalan baru. ”FDS sangat mengganggu dan tentunya tidak cocok dalam keseluruhan pendidikan nasional. Ini penting mengingat kebijakan ini mencakup tentang masa depan generasi bangsa,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, merujuk pada pengalaman Pemprov Jateng membuat kebijakan serupa pada tahun ajaran 2016 lalu, bukan pihak sekolah yang belum siap melaksanakan kebijakan ini, tapi segi transportasi yang belum memadai untuk mendukung program sekolah lima hari. ”Sekolah lima hari kami sudah berpengalaman. Saya sudah di-bully duluan ketika itu, transportasinya belum siap,” ujarnya, Rabu (14/6).

Berkaca dari pengalaman Jateng, sekolah lima hari dengan 8 jam, Ganjar menekankan bahwa wilayah perkotaan jauh lebih siap ketimbang wilayah kabupaten ketika program itu dilaksanakan. Infrastruktur kota lebih siap dibanding wilayah di desa. “Di kota, kebiasaannya lebih siap. Kalau mau dilaksanakan, saya kira bisa, tapi secara gradual,” katanya. (fth/aaw/amh/tsa/dan/aro/ce1)