AKAN DIBAHAS : Wakil Ketua DPRD Suharno MM saat menerima raperda yang diajukan Bupati Magelang Zaenal Arifin dalam rapat paripurna, kemarin. (HUMAS DPRD Kabupaten Magelang)
AKAN DIBAHAS : Wakil Ketua DPRD Suharno MM saat menerima raperda yang diajukan Bupati Magelang Zaenal Arifin dalam rapat paripurna, kemarin. (HUMAS DPRD Kabupaten Magelang)

DPRD Kabupaten Magelang akan melakukan pembahasan terhadap empat raperda baru hasil usulan eksekutif. Jumlah itu merupakan bagian dari 26 perda baru yang akan ditetapkan tahun ini.

Dalam rapat paripurna kemarin, Bupati Magelang Zaenal Arifin menyerahkan empat raperda tersebut. Yakni, raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

Raperda BPD yang diajukan mengamanatkan, lembaga perwakilan masyarakat itu kini berstatus lembaga desa dan bukan penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga, fungsi BPD bertambah menjadi saluran aspirasi masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah. BPD merencanakan APBDes serta mengawasi jalannya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan tugas lainnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta yang terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat.

Selain itu, musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan untuk membahas segala kebijakan tentang desa guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan desa. Dengan kata lain, BPD menjadi lembaga penyeimbang Pemerintah Desa, menjadi partner untuk memajukan masyarakat desa. “BPD mewakili masyarakat karena keterwakilan BPD di tingkat desa merupakan pilihan masyarakat, jadi BPD membawa amanah dari masyarakat,” kata Bupati saat mengajukan raperda di hadapan DPRD.

Beberapa perubahan lain adalah anggota BPD yang semula paling banyak 11 orang menjadi berjumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Masa jabatan anggota BPD yang semula 6 tahun dengan masa jabatan maksimal 2 kali berubah menjadi 6 tahun dan paling banyak 3 kali masa jabatan.

Sementara Raperda tentang kabupaten layak anak sebagai upaya pemkab menjaga hak asasi anak dan menyiapkan masa depannya. Pemkab Magelang bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Terkait Raperda Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai upaya Pemkab Magelang melindungi warisan budaya yang perlu dilindungi dengan cara penetapan melalui pendaftaran dan pemanfaatan dalam rangka pelestarian agar memperoleh kepastian hukum terhadap kerentanan dari faktor alam dan manusia.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Raperda tentang pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan merupakan komtimen pemerintah daerhh untuk mengebangkan produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan pendanaan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan komoditas prioritas di Kabupaten Magelang menuntut perlunya keterpaduan dan fokus pengembangan serta sinergi dari berbagai program dan pendanaan yang ada dari pemerintah dan keterlibatan peran swasta/pengusaha. Sehingga dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya.

Swasta diharapkan dapat berperan jauh lebih besar mengingat nilai ekonomi komoditas pertanian dan perkebunan yang tinggi. Apalagi, perkembangan toko swalayan yang pesat tersebut perlu disikapi pula dengan penyediaan produk pertanian dan perkebunan yang bermutu dan aman dikonsumsi. (adv)