Daftar PPDB Gunakan SKTM Palsu, Terancam Dipidana

4114
CEK DATA CENTER: Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengecek data center PPDB Online SMA/SMK di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng. (FOTO: AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CEK DATA CENTER: Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengecek data center PPDB Online SMA/SMK di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng. (FOTO: AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Laporan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu untuk menambah 3 poin nilai pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mulai marak. Orang tua yang berada, membuat SKTM untuk mendongkrak nilai anak mereka agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo membeberkan, laporan tersebut muncul lewat keluhan yang diutarakan lewat SMS, Twitter, dan telpon dari masyarakat. “Banyak laporannya. Tadi ada yang dari Sukoharjo. Tapi sudah dicabut karena dibully teman-temannya,” ucapnya setelah mengecek Data Center PPDB Online SMA/SMK di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Semarang (Rabu (14/6).

Sejumlah netizen juga ‘ngudo rodo’ lewat Instagram dan Twitter yang ditautkan ke akun @ganjarpranowo. Mereka mengeluh mengenai pengguna SKTM yang dinilai terlalu diprioritaskan. Bahkan pemilik nilai tinggi terpaksa dibuang karena harus menampung calon siswa yang mengaku dari keluarga tidak mampu.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017, setiap sekolah diwajibkan menyediakan kuota 20 persen untuk peserta didik dari kalangan tidak mampu. Bukti tidak mampu tersebut ditunjukkan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau SKTM dari kantor kelurahan.

Ganjar menegaskan dalam waktu dekat ini akan mengkroscek peserta didik baru. Jima ada siswa mampu yang masuk menggunakan SKTM, akan langsung dikeluarkan. Tak hanya itu, mereka juga akan dijerat pidana karena telah menggunakan dokumen yang tidak benar. “Saya minta sekolah-sekolah cek lagi, meski sudah masuk, kalau ketahuan, tolong siswanya dicopot, dikeluarkan. Penegak hukum juga harus ikut, karena ini pidana,” katanya. (amh)