Ketua Pojokkan Manajer Koperasi

1048
KESAKSIAN : Sidang pemeriksaan saksi perkara Koperasi Tani Mitra Jaya Batang di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KESAKSIAN : Sidang pemeriksaan saksi perkara Koperasi Tani Mitra Jaya Batang di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG-Ketua Koperasi Tani Mitra Jaya (KTMJ) Kabupaten Batang, Rohadi memojokkan manajer koperasinya, Ali Murtadho saat menjadi saksis atas kasus dugaan korupsi akibat penggelapan uang koperasi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang dengan terdakwa Ali Murtadho, Senin (13/6) kemarin.

“Awalnya koperasi tani ini berjualan pupuk dan alat pertanian. Namun lama kelamaan ada simpan pinjam. Bahkan, sempat vakum beberapa tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh terdakwa,” kata saksi Rohadi di hadapan majelis hakim yang dipimpin Sulistio itu.

Dalam dakwaan jaksa sebelumnya menyebutkan, sejak 2009 Koperasi Tani Mitra Jaya dalam mengelola usahanya dilaksanakan oleh seorang manajer koperasi yakni terdakwa Ali Murtadho, namun pengangkatan terdakwa tanpa berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kemudian atas prakarsa dari terdakwa selaku manajer pada 2013 lalu, mengajukan permohonan pinjaman modal kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (LPDB-KUMKM).“Saya memang sempat diminta tanda tangan proposal, tapi yang buat Pak Ali (terdakwa, red). Saya justru  tidak tahu kalau proposal itu ditujukan untuk pinjaman modal ke LPDB sampai pinjamannya cair,” ungkapnya.

Namun sebelum pencairan, diakui saksi, sempat ada survei ke kantor koperasinya. Setelah survey, selang beberapa bulan terdakwa memberitahu dirinya untuk tanda tangan ke notaris di Semarang. Bahkan diakui saksi lain Nur Fathoni bahwa dirinya tidak memahami tentang perkoperasian, termasuk saat tanda tangan diakuinya tidak dibaca. “Yang ditandatangani apa, sebenarnya saya tidak paham. Katanya untuk agunan pinjaman. Waktu itu, yang komunikasi ke tim LPDB terdakwa. Dan yang ditanyakan apa, saya tidak tahu karena saya tidak ditanyai,” sebutnya.

Setelah pulang dari notaris, saksi mengatakan diminta menunggu. Beberapa lama kemudian ia mendapat kabar dari bendahara proposal yakni Nur Fathoni bahwa pinjaman sudah cair dari Rp 2 miliar dana yang diajukan, cair Rp 600 juta. “Waktu itu dikumpulkan tujuh orang untuk membahas dana yang diambil. Seingat saya diterangkan sudah dipinjam anggota Rp 90 juta. Saat saya tanya ke Pak Ali, sisanya dimana, malah tidak menjawab,” katanya.

Hingga angsuran setoran ke empat, menuju pembayaran setoran ke-5, saksi Rohadi sudah tidak bisa mengangsur dan hanya bisa memberikan jasa saja. Dari informasi yang diperolehnya, uang itu sudah dipinjamkan ke berbagai anggota di antaranya, Rofik Rp 25 juta, Rojikin Rp 30 juta, Arifin Rp 11 juta, Nur Fatoni Rp 20 juta, Sodikin Rp 3 juta dan Carito Rp 3 juta. “Yang saya tahu sisa uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa. Bahkan buku rekening di bank saja, saya sebagai ketua tidak pernah tahu,” tandasnya.

Dalam persidangan tersebut, selain Rohani juga diperiksa saksi lainnya yakni, Bendahara Proposal Nur Fathoni, Sekretaris Koperasi, Sodikin, Bendahara Koperasi, M Saifudin dan Kepala Desa Siduruk, Sudarso.

Usai sidang, kuasa hukum terdakwa, Dio Hermansyah Bakri mengaku keberatan atas semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batang yang menjerat kliennya dengan perkara Tipikor atau tindak pidana khusus (pidsus). Menurutnya seharusnya masuk dalam perkara peradilan umum. “Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara pidana Ali Murtadho, karena masuk dalam peradilan umum. Dakwaan JPU tidak dapat diterima dan batal demi hukum,” kata Dio.

Dio menjelaskan perkara yang dialami kliennya adalah perkara perdata yang masuk dalam peradilan umum. Bahkan terdakwa sampai April 2017 masih mengangsur melalui bank BRI sebesar Rp 10 juta setiap bulan kepada LPDB-KUMKM. “Klien kami di dalam pencairan pinjaman tersebut sebenarnya hanya menerima Rp 416 juta, dan yang digunakan Rp 166 juta. Nominal Rp 250 juta sudah dikembalikan lagi ke koperasi, jumlah tersebut dari pencairan pinjaman awal Rp 600 juta,” sebutnya. (jks/ida)