Ingatkan Tak Sebar Hoax dan Persekusi

699
SOSIALISASI: Choirul Muna saat menyampaikan materi empat pilar kebangsaan kepada warga Dusun Sonorejo Desa Sonorejo Kecamatan Candimulyo Magelang, Minggu (11/6). (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU)
SOSIALISASI: Choirul Muna saat menyampaikan materi empat pilar kebangsaan kepada warga Dusun Sonorejo Desa Sonorejo Kecamatan Candimulyo Magelang, Minggu (11/6). (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU)

MUNGKID—Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) KH Choirul Muna meminta masyarakat untuk tidak mudah menghujat, mencaci maki, bahkan mendiskreditkan seseorang melalui medsos (media sosial). Karena hal itu akan merusak kebhinekaan.

“Kita harus terus menjaga toleransi intern dan antarumat beragama, antarsuku, aliran dan golongan. Jangan membuat ulah, hingga menjadi pudarnya persatuan,” ucap Gus Muna, sapaan intim KH Choirul Muna saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, sekaligus buka puasa bersama dengan warga Desa Sonorejo, Kecamatan Candimulyo, Magelang, Minggu (11/6) lalu.

Gus Muna menuturkan, saat ini media elektronik seperti medsos, tidak hanya menjadi kebanggaan. Namun sudah menjadi kebutuhan. Meski begitu, media yang ada, jangan disalahgunakan. Terkait persekusi, MUI telah mengaturnya. “Fatwa MUI menyebutkan bahwa menyebar hoax (berita bohong), fitnah, dan ujaran kebencian diharamkan,” tegas Gus Muna.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Hisan Meteseh Tempuran Magelang itu menjelaskan, fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 menyampaikan adanya lima hal yang diharamkan bagi setiap muslim yang bermuamalah melalui medsos. Yakni, melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan permusuhan. Lalu, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antargolongan. Lainnya, menyebarkan berita hoax serta informasi bohong.

Terakhir, menyebarkan konten berita yang benar, tetapi tidak sesaui tempat dan waktunya. “Selain dilarang dari sisi agama, hukum formal juga tidak membolehkannya.” Siapapun yang menyebarkan hoax, fitnah, serta ujaran kebencian, maka dikenai sanksi pidana yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (san/isk)