SABAR MENGANTRE: Ribuan warga harus rela antre panjang hingga ke jalan saat akan mengambil hasil tilang di kantor Kejadi Kota Semarang, kemarin. (FOTO-FOTO: ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SABAR MENGANTRE: Ribuan warga harus rela antre panjang hingga ke jalan saat akan mengambil hasil tilang di kantor Kejadi Kota Semarang, kemarin. (FOTO-FOTO: ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Antrean panjang warga tampak memenuhi trotoar depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang Jalan Abdulrahman Saleh hingga tikungan Kalibanteng sepanjang kurang lebih 150 meter. Mereka bukan antre pembagian paket sembako ataupun zakat mal, namun mengantre untuk mengambil barang sitaan tilang (bukti pelanggaran) di Kejari Kota Semarang. Bahkan, warga rela harus antre hingga berjam-jam di tengah terik matahari yang menyengat. Padahal rata-rata mereka sedang berpuasa.

Efendi asal Kendal, mengaku, sudah antre sejak pukul 10.00 pagi. Ia hendak mengambil STNK motor yang tilang, karena sebelumnya melanggar marka jalan di dekat RSUP dr Kariadi Semarang saat perjalanan berangkat kerja. Dengan panjangnya antrean itu, ia mengaku cukup kecewa. Sebab, konsep tilang elektronik (e-tilang) yang diluncurkan kepolisian bukannya mempermudah urusan, tapi malah menyulitkan.

”Namanya e-tilang harusnya serbamudah. Tapi, ini pakai antre panjang begini. Lihat saja, antrean sampai jalan layang Kalibanteng, padahal kami ini sedang puasa, dijemur di tengah terik matahari seperti ini,” keluhnya.

Ia juga mengaku kecewa, sebab terkadang polisi saat razia seenaknya sendiri. ”Kadang nggak pasang plang pemberitahuan, kadang asal nilang. Katanya ada tilang elektronik, ternyata tidak berfungsi maksimal,” katanya.

Heru Kurniawan, warga Tembalang, Semarang mengaku sempat kaget saat menerima SMS dari BRI terkait biaya tilang mencapai Rp 1 juta. Namun saat sudah dibayar dan mengambil barang sitaan tilang, sisa uang langsung dikembalikan lagi.

Ia juga menyatakan konsep e-tilang tidak berfungsi optimal. Karena justru menyulitkan warga. Terutama saat akan mengambil hasil tilang di kantor kejaksaan. Ia sendiri harus mengantre selama 4 jam, sejak pukul 09.00, dan baru selesai pukul 13.00.

”Saya mau ngambil tilangan adik saya. Adik saya ditilang di daerah Sam Poo Kong karena nggak membawa SIM saat akan ke Manyaran. Saya juga kecewa, masak ditilang dan saat disidang ndak boleh ada pembelaan hukum, kadang polisi juga ndak adil saat nilang,” keluhnya.

Kepala Kejari Kota Semarang, Reza Pahlevi melalui Kasi Pidum, Bambang Rudi Hartoko, mengaku, kemarin warga yang hendak mengambil hasil tilang membeludak. Tercatat, dalam sehari kemarin lebih dari 4 ribu pelanggar yang mengambil hasil tilang di Kejari Kota Semarang.

”Jumlahnya kalau Jumat kurang lebih ada 4 ribu pelanggar Mas, bahkan antreannya sampai sore. Kebanyakan pelanggar ditilang karena tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) atau lupa membawa SIM,” kata Bambang Rudi Hartoko kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Dikatakan, para pelanggar harus mengambil surat-surat kendaraan ataupun SIM yang ditilang polisi di kantor kejaksaan, karena mereka  tak mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. ”Karena itu, para pelanggar harus mengambil hasil tilangan di sini (Kejari Kota Semarang, Red),” ujarnya.

Jaksa yang akrab disapa Rudi ini mengakui, tarif denda tilang bagi pengendara motor dan mobil yang melakukan pelanggaran saat ini semakin berat. Dalam undang-undang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat pada kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta.

Plt Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng,  Sabarudin Hulu, menilai membeludaknya warga yang mengambil hasil tilang di Kejari Kota Semarang menunjukkan tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas. Karena itu, ia meminta hal ini menjadi perhatian khusus dari penyelenggara pelayanan publik. ”Apabila banyak warga kurang patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, maka pihak kepolisian dan instansi terkait berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat,” katanya.

Pihaknya meminta apabila pengendara motor dan mobil ditilang lantaran tidak memiliki SIM dan kelengkapan surat kendaraan lain, maka bisa diberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya melengkapi administrasi kendaraan.

Terkait antrean panjang warga yang hendak mengambil hasil tilang di Kejari Kota Semarang, menurut Sabarudin, seharusnya hal itu bisa diatasi apabila dilakukan sidang di tempat. Karena itu, pihaknya menyarankan agar Kejari Kota Semarang, Polrestabes Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan untuk melakukan sidang di tempat  saat melakukan razia kendaraan.

”Hal ini merupakan kewajiban penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ungkapnya. (jks/aro/ce1)