ANTRE LEGALISIR: Para orang tua siswa yang akan mendaftar PPDB online SMA/SMK Negeri saat antre melegalisir KK dan akta kelahiran di Kantor Dispendukcapil Kota Semarang, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
ANTRE LEGALISIR: Para orang tua siswa yang akan mendaftar PPDB online SMA/SMK Negeri saat antre melegalisir KK dan akta kelahiran di Kantor Dispendukcapil Kota Semarang, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang diterapkan di 351 SMA dan 231 SMK negeri di Jateng dinilai rawan diretas hacker untuk memasukkan ’penumpang gelap’. Memasukkan siswa yang sebenarnya tidak diterima di SMA/SMK yang dituju dengan memanipulasi data di server pusat.

Pakar Teknologi Informasi (IT) dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Solichul Huda, menjelaskan, tidak ada hal yang aman di internet. Artinya, jika mekanisme PPDB berbasis web, ada kemungkinan untuk dibobol atau diretas.

Dia menilai, ada dua jenis hacker yang ingin meretas server PPDB online. Pertama, untuk mengacaukan atau merusak sistem. Kedua, para peretas punya misi untuk memasukkan ’penumpang gelap’ yang jika dilihat dari nilai, tidak bisa masuk ke SMA/SMK yang diinginkan.

Mereka akan menyusup ke server pusat untuk memanipulasi nilai-nilai siswa yang sudah mendaftar.  Menambah nilai ’penumpang gelap’ dan mengurangi nilai siswa yang sudah mendaftar agar otomatis tereliminasi. Dengan begitu, kuota siswa baru di setiap sekolah tidak akan berubah meski sudah dimasuki ’penumpang gelap’.

Dikatakan, ada kemungkinan peretas tidak hanya memasukkan satu ’penumpang gelap’ karena risikonya terlalu tinggi. Dia menilai, peretas akan melakukan kesepakatan dengan beberapa calon ’penumpang gelap’. Mereka membuka jasa dengan mematok tarif khusus.

”Bisa jadi, sistemnya siswa baru bayar setelah peretas sukses melakukan manipulasi data. Soalnya peretas itu kan ya spekulasi. Peluang keberhasilannya 50:50,” bebernya ketika dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (8/6).

Dijelaskan, kemungkinan besar peretas memanipulasi data adalah ketika detik-detik terakhir menjelang penutupan PPDB online. Mereka tidak akan mengubah saat data masih di dalam jurnal, karena dirasa terlalu mencolok jika ada manipulasi nilai atau trafik keluar-masuk siswa yang cukup signifikan.

Timing yang paling tepat adalah sesaat sebelum distribusi data dari server pusat ke masing-masing sekolah. Karena jika data sudah sampai ke sekolah, akan sulit untuk diubah.

”Kalau berhasil ’mencegat’ distribusi data tersebut, pihak sekolah tidak akan curiga. Tahunya, data itu ya daya yang diberikan dari server pusat. Tidak tahu kalau sudah dimanipulasi,” bebernya.

Meski begitu, Huda optimistis jika pemerintah dan PT Telkom sebagai penyedia server PPDB online sudah menyadari mengenai beberapa kemungkinan serangan cyber tersebut. ”Kalau sudah merambah ke web, pasti sudah ada antisipasinya serangan cyber. Yang jelas, hacker yang baik itu tidak akan merusak sistem. Hanya meretas untuk memberi tahu kelemahan security server kepada penyedia sistem,” tegasnya.

Deputi Eksekutif Marketing Telkom Regional IV Jateng-DIJ, Firdaus Roeswandi menjelaskan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga data dari serangan cyber. Data center yang berada di Sentul, rencananya bakal dijaga sekuriti dengan Tier IV.

Menurutnya, sekuriti Tier IV suduah cukup rapat. Sebab, akses backbone-nya beda-beda. Begitu juga dengan jaringan hingga sumber listrik. ”Semuanya beda-beda dari sejumlah daerah. Kami akan menjaga semaksimal mungkin,” ucapnya.

Sementara itu, setelah peluncuran aplikasi PPDB online, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Semarang melakukan sosialisasi PPDB online kepada seluruh Kepala SMP, SMA dan SMK Negeri di Semarang.

Ketua MKKS SMA Kota Semarang, Wiharto, mengatakan, sosialisasi ini terkait kurang meratanya informasi PPDB di masyarakat Kota Semarang. Meskipun pelaksanaan PPDB online sebelumnya telah dilakukan oleh SMA/K di Kota Semarang.

”Sebenarnya PPDB online kan sudah lama di Kota Semarang, namun ada perbedaan di berbagai sisi, makanya kami kumpulkan seluruh Kepala SMP/SMA untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Sebab, kalau hanya dibaca secara tekstual saja kan bisa salah tafsir,” terangnya saat sosialisasi di SMA Negeri 3 Semarang, Kamis (8/6).

Perbedaan ini, lanjut Wiharto, terjadi pada istilah rayonisasi serta daya tampung peserta didik baru. Ia berpesan, agar pendaftar PPDB online dapat menyesuaikan pilihannya sesuai kemampuan yang dimiliki.

Dijelaskan, nilai yang diambil merupakan nilai hasil Ujian Nasional (unas) yang kemudian dikalikan 2 dan setiap jurusan memiliki hasil penilaian yang berbeda. ”Jika nilai IPA-nya kurang kok malah milih IPA, itu belum tentu masuk. Kalau calon pendaftar nilai IPS-nya baik, nanti pilih peminatan IPS lalu nilai mapel IPS dikalikan 2, jadi  meskipun nilai NIM-nya sama, tapi nanti bobot nilainya beda, harus bisa ngitung. Makanya perlu sosialisasi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, terkait para orang tua yang berduyun-duyun datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melegalisir akta kelahiran dan kartu keluarga, Wiharto menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh Ketua MKKS se-Jateng terkait hal itu.

Ia pun menyampaikan agar masyarakat tidak perlu berbondong-bondong memadati kantor Dispendukcapil hanya untuk mendapatkan legalisir. ”KK dan akta sudah tidak perlu dilegalisir. Cukup menunjukkan fotokopi dan aslinya nanti dicocokkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, memang sebelumnya terdapat kerancuan pada persyaratan ini (KK dan akta kelahiran). Namun ia menegaskan telah mengusulkan kepada pemerintah, baru setelah resmi di-launching ia menyebarkan kepada seluruh Ketua MKKS se-Jateng melalui grup media sosial yang ada.

Pihaknya saat ini sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah dan Ketua MKKS di seluruh Jateng untuk sosialisasi ini. Khususnya kepada Kepala SMP yang dalam hal ini masih berkomunikasi aktif dengan wali murid siswa kelas 3.

”Hal ini kami lakukan untuk mengurangi kepadatan di kantor-kantor bersangkutan agar tidak semrawut. Yang tidak kalah penting, jika pendaftar memberikan data yang tidak benar, kemudian yang bersangkutan diterima, maka berkasnya akan dicabut,” katanya.

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang kemarin, ratusan warga menggeruduk kantor Dispendukcapil Kota Semarang Jalan Kanguru Raya, Gayamsari, Kamis (8/6). Mereka bermaksud melegalisir KK dan akta kelahiran sebagai  syarat mendaftar SMA/SMK Negeri. Warga berjubel di dalam kantor hingga meluber ke halaman. Kondisi ini sudah berlangsung dua hari sejak Rabu (7/6) lalu.

Seno Aji, 46, warga Kedungpane, Mijen mengaku sudah antre sejak pukul 08.00. Ia mengantar keponakannya, Ina Nuryanti, lulusan SMPN 6 Semarang.

”Saya dapat nomor antrean 335. Berjubel di dalam. Di luar tadi pagi juga lebih banyak lagi. Saya melegalisir KK dan akta kelahiran keponakan saya untuk syarat  mendaftar sekolah. Rencananya mau mendaftar SMA Negeri 6,” ujarnya.

Afifah Fadliana, Dhea Beta, dan Rahmanita Fairus, lulusan dari tiga SMP berbeda, namun bertetangga ikut melegalisir KK dan akta kelahiran hanya ikut-ikutan saja.

”Kata teman-teman di media sosial pada melegalisir. Jadi, kita ikut juga, biar nanti sewaktu mendaftar  sekolah tidak repot. Kami ke sini naik Go-Car dari rumah di Meteseh,” terangnya.

Santoso, pegawai PDAM yang kemarin ikut antre mengharapkan, seharusnya Dinas Pendidikan Provinsi Jateng menyosialisasikan syarat pendaftaran sekolah sedini mungkin. Sehingga ada kesamaan syarat yang diajukan sekolah SMA/SMK untuk penerimaan peserta didik baru.

”Kalau memang ada syarat yang perlu dilegalisir, mestinya ada informasi. Ada sosialisasi sebelumnya kepada orang tua siswa. Biar tidak berjubel begini, mungkin setiap kantor kecamatan diberikan kewenangan untuk melegalisir KK dan akta kelahiran,” harapnya. (tsa/dan/amh/aro/ce1)