SIAP AJUKAN PLEDOI: Terdakwa Ong Budiono dituntut 5 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (8/6). (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
SIAP AJUKAN PLEDOI: Terdakwa Ong Budiono dituntut 5 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (8/6). (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Setelah tiga kali berturut-turut agenda tuntutan batal digelar, kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang resmi menuntut Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat Ong Budiono dengan tuntutan 5 tahun penjara. Tuntutan diajukan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (8/6).

Dalam perkara dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman terhadap Bos PT Sinergi Niagatama Indonesia (SNI) Setiadi Hadinata itu, JPU Akhyar Sugeng Widiarto menyatakan, Pembina Pengurus Kota Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Semarang tersebut, bersalah melanggar Pasal 368 KUHP dalam dakwaan primer.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan JPU. Hal yang memberatkan karena terdakwa Ong Budiono selalu berbelit-belit selama persidangan, terdakwa sebagai Ketua RT seharusnya bisa menjadi teladan bagi warganya, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi Setiadi Hadinata sebesar Rp 2,1 juta, dan menyebabkan omzet penjualan menurun hingga berakibat menutup tempat usahanya dengan kerugian mencapai Rp 10 miliar. Sedangkan hal yang meringankan, lanjut Akhyar, terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

”Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ong Budiono selama 5 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara,” kata JPU Akhyar Sugeng Widiarto dalam amar tuntutannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Bakrie.

Mendengar tuntutan itu, terdakwa Ong Budiono menyatakan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan kasus yang dituduhkan JPU. Untuk itu pihaknya akan mengajukan pledoi atau pembelaan pada sidang Kamis (15/6) mendatang.

Usai sidang, kuasa hukum terdakwa, Osward Feby Lawalanta menyatakan, kalau kasus tersebut di dalam persidangan semua saksi sudah jelas menyatakan tidak terbukti terdakwa melakukan perbuatan itu. Sehingga kasus pidananya tidak terbukti, sehingga tuntutan 5 tahun yang dijatuhkan JPU adalah tuntutan yang penuh fantasi dan khayalan. Ia menegaskan, seharusnya JPU berani menuntut kliennya bebas. Sebab di persidangan sudah terbukti, namun jaksa tidak berani, sehingga pihaknya meragukan tuntutan itu.

”Kita akan kupas pledoi ini secara tegas, apalagi penundaan tuntutannya sampai tiga kali, jadi ada apa atas penundaan itu. Tuntutannya sampai 5 tahun jadi tak masuk akal, ini klien kami bukan teroris apalagi koruptor, dia cuma melaksanakan perannya sebagai ketua RT untuk mewujudkan kedamaian, tiba-tiba dituntut 5 tahun, seperti pembunuhan berencana saja,” kata Osward Feby Lawalanta.

Terpisah, Bos SNI, Setiadi Hadinata mengaku terkejut dengan lamanya tuntutan itu. Ia mengaku seram. Namun demikian ia menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa atas tuntutan itu. Ia juga menyatakan tidak ada urusan lagi atas perkara tersebut, terkait kerugian yang dialaminya diakuinya sudah diikhlaskan dan dilupakan.

”Mungkin pertimbangan substansi perbuatannya memang berat makanya tuntutannya sampai 5 tahun, namun saya memandang jaksa pasti mempunyai dasar hukum yang kuat, jelas ndak mungkin sembarangan asal menuntut,” kata Setiadi kepada Jawa Pos Radar Semarang. (jks/ric/ce1)