Kota-Kabupaten Magelang Meraih Predikat WTP

1310
BAIK : Plt Sekda Kabupaten Magelang usai menerima LHP BPK dengan penilaian WTP, kemarin malam. (HUMAS PEMKAB MAGELANG)
BAIK : Plt Sekda Kabupaten Magelang usai menerima LHP BPK dengan penilaian WTP, kemarin malam. (HUMAS PEMKAB MAGELANG)

MUNGKID—Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemkot Magelang meraih opini WTP dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016. Sebelumnya, WTP pernah diraih pada 2006.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Larsita, mengakui tidak mudah mendapatkan WTP. Pihaknya sampai mengkarantina pegawai yang mengurus aset daerah selama tiga bulan. “Petugas BPKAD, para pengurus barang, dan jajaran organisasi perangkat derah (OPD) terpaksa dikarantina guna mencari jalan keluar adanya selisih nilai aset-aset tersebut,” kata Larsita.

Sejak awal 2017, perbaikan laporan terutama masalah aset ia prioritaskan. Lalu, para OPD juga dituntut memperbaiki kualitas laporan keuangan dan aset. “Dari mulai pengurusan, penelusuran aset-aset dan disesuaikan dengan neraca,” ujarnya.

Dengan diraihnya WTP, Pemkot akan mendapat dana segar sebagai insentif sebesar Rp 5 miliar. Selain itu, pihaknya optimistis tahun ini bisa mempertahankan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 47 miliar seperti yang diperoleh pada 2016 lalu.

Jika Pemkot berhasil menggabungkan dua penghargaan tersebut, maka pada 2018 mendatang, dana miliaran rupiah itu bisa dicairkan dan dialokasikan sesuai wewenang daerah.

Wali Kota Sigit Widyonindito berkomitmen mempertahankan prestasi tersebut. “Penghargaan ini menjadi semangat Pemkot Magelang untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.”

Penyerahan LHP dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI, Bambang Pamungkas kepada Wali Kota Sigit dan Ketua DPRD Kota Magelang, HY Endy Darmawan, di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, Semarang, Rabu (7/6) kemarin.

Sementara itu, Pemkab Magelang mewakilkan Plt Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya untuk menerima penyerahan LPH dari BPK RI. Selain Kota dan Kabupaten Magelang, pemerintah daerah lain yang menerima predikat WTP adalah Pemkot Semarang, Kota Magelang, Demak, Wonosobo, Cilacap, Purbalingga, Kendal, Pemalang dan Kabupaten Tegal.

Sedangkan empat pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), antara lain, Rembang , Klaten, Kota Tegal, dan Kebumen. Sementara pemerintah daerah yang masih mempertahankan WTP, antara lain, Kabupaten Semarang, Pati, Kudus, Jepara, Wonogiri, Sukoharjo, Temanggung, Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Banyumas.

Kepala BPK Perwakilan Jateng, Heri Subowo, mengatakan, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Jateng. Pada 2015 lalu, BPK memberikan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2014 kepada 12 entitas dan 24 entitas WDP. Pada 2016 sebanyak 21 pemerintah daerah memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2015 dan 15 pemerintah daerah memeperoleh opini WDP.

“Ada peningkatan signifikan perolehan opini WTP dan penurunan opini WDP. Sesuai ketentuan, diwajibkan pemerintah daerah melaporkan LKPD-nya,” kata Ir Isma Yatun, anggota BPK RI.

Menurut Isma, secara keseluruhan, dibanding 2015, pada 2016 mengalami peningkatan jumlah status WTP sebanyak 88,57 persen. ”Prestasi ini lebih baik dibanding sebelumnya. Ada 28,57 persen dibanding 2015,” kata Isma di hadapan Gubernur Ganjar Pranowo, ketua DPRD Jateng Rukhma Setyabudi, serta 24 bupati/wali kota dan ketua DPRD penerima LHP.

Plt Sekda Kabupaten Magelang, Agung Trijaya mengatakan, perolehan WTP sudah menjadi target bersama pada tahun-tahun sebelumnya. “Alhamdulillah, berkat kerja keras serta bimbingan Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, akhirnya tahun ini kita dapat opini WTP.” (put/vie/isk)