HASIL KINERJA: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menerima penghargaan opini WTP atas LKPD Kota Semarang tahun anggaran 2016 dari auditor utama V Keuangan Negara Bambang Pamungkas di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Rabu (7/6). (Humas Pemkot for Jawa Pos radar semarang)
HASIL KINERJA: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menerima penghargaan opini WTP atas LKPD Kota Semarang tahun anggaran 2016 dari auditor utama V Keuangan Negara Bambang Pamungkas di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Rabu (7/6). (Humas Pemkot for Jawa Pos radar semarang)

SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2016. Perolehan ini menambah banyaknya daftar pencapaian Pemerintah Kota Semarang di awal kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, yang menjabat sejak 17 Februari 2016.

Pemberian opini WTP tersebut menjadi istimewa bagi Kota Semarang, karena ini adalah kali pertama Kota Semarang mendapatkannya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk diketahui, Pemerintah Kota Semarang dalam laporan keuangan periode sebelumnya selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini WTP ini didapatkan Pemkot Semarang setelah mampu menunjukkan pelaporan keuangan yang lebih baik dari sebelumnya. Kerja keras Hendrar Prihadi dalam membersihkan birokrasi adalah menjadi faktor kunci. Hal ini mengingat opini WTP diberikan BPK kepada Pemkot Semarang setelah melakukan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Wali kota yang akab disapa Hendi ini mengatakan, opini WTP menjadi penting bagi Pemkot Semarang sebagai tolok ukur. ”Selama ini sebenarnya kami bukan sedang diawasi atau diperiksa, melainkan sedang dituntun oleh BPK untuk mengerjakan yang benar, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih,” tutur wali kota.

”Sehingga dengan diberikannya opini WTP ini, tentu saja saya berterima kasih sekali kepada BPK atas segala upayanya bersama Pemerintah Kota Semarang,” imbuh wali kota yang juga membawa Kota Semarang menduduki peringkat ke-3 daerah paling bersih dari korupsi di Indonesia versi Transparency International Indonesia ini.

Laporan Pemeriksaan Tahun Anggaran 2016 itu sendiri diserahkan secara langsung oleh Auditor Utama V Keuangan Negara DR Bambang Pamungkas, dan diterima oleh wali kota di kantor  BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang, Rabu (7/6).

Bambang Pamungkas dalam sambutan mengapresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih bagi para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan. ”Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya permasalahan aset tetap, permasalahan belanja, dan permasalahan pendapatan,” tutupnya. (ptr-pem/zal/ce1)