Anggaran Harus Dicermati Agar Tepat Sasaran

473
M. Yusuf Sakir
M. Yusuf Sakir
Anggota DPRD Kabupaten Magelang, M. Yusuf Sakir, satu dari sedikit politisi yang detail mencermati angka-angka pada anggaran pembangunan yang disodorkan eksekutif kepada legislatif. Berkat kejelian anggota DPRD Kabupaten Magelang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Magelang itu, ditemukan sejumlah paket pembangunan yang nilainya dianggap tidak realistis.
Contohnya, Ketua Komisi III ini, menemukan adanya anggaran pembangunan pasar penampungan Kaliangkrik yang tidak rasional, mencapai Rp 9,1 miliar. Jumlah yang fantastis, bahkan melebihi nilai untuk membangun pasar penampungan sementara pedagang Pasar Muntilan.
Padahal, jumlah pedagang dan luasan lahan Muntilan lebih besar dua kali lipat dibandingkan pasar penampungan Kaliangkrik. Pasar penampungan Muntilan dibangun dengan anggaran Rp 8,5 miliar. Itu dengan jumlah pedagang lebih dari 3000 orang. “Sedangkan pasar penampungan Kaliangkrik hanya dibuat untuk 1.400 pedagang saja. Anggaran ini jelas tidak rasional,” kata anggota Badan Anggaran itu.
Tidak hanya itu, ditemukan pula penggelembungan anggaran belanja tidak langsung untuk keperluan gaji pegawai di beberapa dinas pada pembahasan RAPBD 2017. Sakir menilai, anggaran yang diajukan oleh Pemkab Magelang banyak dirasionalisasi. Setidaknya, ada Rp 14 miliar anggaran yang dirasionalisasi. Hal ini karena perencanaan yang diduga kurang matang.
Tidak hanya jeli dalam mencermati angka-angka di atas kertas, Yusuf Sakir juga tidak segan langsung turun ke lapangan. Mengecek pembangunan yang tengah berjalan. Pembangunan Pasar Muntilan dan perpustakaan daerah, tidak luput dari pantauannya. Dua proyek itu merupakan kegiatan pembangunan yang menyedot anggaran besar di Kabupaten Magelang.
Pembangunan Pasar Muntilan menghabiskan dana Rp 85,5 miliar memerlukan waktu 20 bulan pekerjaan. Sedangkan pembangunan perpustakaan daerah yang menelan biaya Rp 17,5 miliar. “Proyek revitalisasi Pasar Muntilan harus selalu dikontrol dan diawasi. Baik oleh Pemkab, DPRD, maupun masyarakat secara langsung.”
Politisi yang mendapat penghargaan untuk kategori Politician Examining Budget dari Jawa Pos Radar Kedu Radar Semarang 2017 itu menegaskan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magelang harus dikawal; sejak masa perencanaan sampai tahap penyelesaian. Dengan demikian tidak akan ada “permainan” oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Juga agar tidak terjadi kesalahan hitung pembangunan yang dapat berakibat fatal di kemudian hari. (vie/lis)