Paradoks Marginalisasi Guru Honorer

680
Oleh : Sudaryono SPd MPd *)
Oleh : Sudaryono SPd MPd *)

SAMPAI kapan guru honorer berhenti diperlakukan sebagai manusia paradoksal? Dibutuhkan pemerintah untuk mencipta sumberdaya manusia unggul, tapi dan sekaligus ditelantarkan? Beban mengajar tidak hanya dibebankan pada guru negeri dan guru tetap yayasan, tetapi ditopang juga para guru honorer.

Sehingga paradoks berkembang karena pengabdian guru honorer dihadang persoalan mendasar yang berlarut-larut, yakni tak kunjung meningkat kesejahteraannya. Bahkan guru honorer sampai saat ini tak memiliki jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Tragisnya, dari tahun ke tahun kesejahteraan guru honorer tak pernah lebih baik dari upah buruh.

Paradoks peran guru honorer ini dapat dibedakan dalam tiga karakter. Pertama, guru honorer yang bersedia mengabdi selama bertahun-tahun, atau bahkan berpuluh tahun, karena dilandasi bakat besar dan pengabdian yang mendalam terhadap dunia pendidikan. Kedua, kecintaan guru honorer terhadap profesinya sebagai pendidik dengan honor kecil, terpaksa dilakukan karena memang mereka tak memiliki peluang untuk menempuh profesi lain selain menjadi pendidik. Ketiga, guru honorer memiliki keterampilan dan kecakapan lain di luar profesi sebagai pendidik sehingga sanggup memenuhi kekurangan. Namun, sungguh tak adil bila guru honorer harus menanggung kepincangan sosial dan tak menerima kesejahteraan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pengurus Besar PGRI mendesak untuk mengangkat hak-hak kesejahteraan guru honorer. Pertama, mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan tunjangan pada guru honorer, yang diterima tiap bulan agar mereka dapat seutuh penuh mengabdikan diri sebagai pendidik. Kedua, melindungi hak-hak guru honorer agar mereka terus berkembang eksistensinya tak terperangkap kepentingan-kepentingan kekuasaan. Ketiga, menjalin kemitraan dengan organisasi lain seperti Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk mengorganisasikan gerakan, cita-cita dan perjuangan guru honorer.

Kendati begitu, sikap diskriminatif pemerintah terhadap guru honorer, masih sangat tajam. Guru honorer mengalami marginalisasi kesejahteraan tetapi tetap menanggung tugas mengajar yang sama mulianya dengan guru-guru negeri atau guru tetap yayasan.

Tentu yang paling berkepentingan untuk melindungi peran guru honorer adalah pemerintah. Eksistenti guru honorer di sekolah-sekolah negeri dan swasta inilah yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Sudah selayaknya bila guru honorer menuntut lowongan CPNS/PNS diisi dari kalangan mereka. Pemerintah memang berhak merancang peraturan pemerintah yang mengatur kuota untuk tenaga honorer. Akan tetapi, jangan sampai pemerintah menerbitkan PP yang merugikan mereka, yang telah lama menunggu pengangkatan.

Guru honorer juga mengalami kenestapaan nasib ketika dana BOS guru honorer dibatasi 20 persen. Pembatasan penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar maksimal 20 persen untuk gaji guru honorer menimbulkan keresahan di kalangan guru. Bahkan akibat aturan baru tersebut, guru tidak tetapĀ  mengalami pemutusan hubungan kerja oleh Pemkot melalui dinas pendidikan setempat.

Aturan pembatasan tersebut tercantun dalam salah satu pasal di Permendiknas nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20 persen. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di kabupaten atau kota.

Banyak kepala sekolah yang terpaksa mengurangi jam mengajar atau memberhentikan guru honorer akibat dana untuk membayar gaji menjadi terbatas. Terlebih lagi sekolah-sekolah di daerah, kebutuhan akan guru honorer sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit sekolah yang tenaga pendidiknya justru lebih banyak guru honorer daripada yang berstatus PNS.

Paradoks menajam ketika peran guru honorer diperlukan dalam dunia pendidikan untuk membentuk masa depan sumberdaya manusia tetapi diabaikan kesejahteraannya. Meskipun menjadi guru (honorer) itu sebuah kecintaan dan panggilan hidup, tidak semestinya pemerintah menelantarkan mereka di tengah paradoks peran dan merapuhkan eksistensi mereka dalam membangun kebudayaan. (*/ida)